SUAKA – KOTABARU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) ULP Kotabaru Kota di Gedung DPRD Kotabaru, pada Senin, 5 Oktober 2026.
Rapat ini digelar untuk meminta penjelasan transparan mengenai penyebab dan kronologi pemadaman listrik bergilir yang belakangan kerap dirasakan masyarakat.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru Awaludin, S.Hut., rapat menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait kondisi kelistrikan. Ia juga meminta proses perbaikan dan optimalisasi sistem segera tuntas, sehingga pemadaman tidak lagi berulang.
Menjawab hal tersebut, Manager PLN ULP Kotabaru Kota M. Reza menjelaskan bahwa gangguan dipicu masalah pada sejumlah pembangkit. Sistem kelistrikan Kotabaru kini terinterkoneksi dengan Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, hingga sebagian Kalimantan Barat – sehingga gangguan di daerah lain berdampak langsung ke wilayah ini.
“Gangguan sempat terjadi pada tiga PLTU wilayah Kalselteng, dan pulih akhir September. Namun di saat bersamaan, muncul gangguan baru pada tiga PLTU di Kalimantan Timur,” paparnya.
Dalam kondisi normal, Kaltim menyuplai daya hingga 70 Megawatt (MW) ke Kalsel. Hilangnya pasokan tersebut memaksa PLN memberlakukan pemadaman bergilir demi menjaga keseimbangan sistem.
Sebagai langkah penanganan, PLN merencanakan penambahan daya sebesar 150 MW secara bertahap hingga akhir tahun melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Saat ini sekitar 10 MW PLTD telah terpasang di Batulicin.
Selain itu, PLN berupaya memprioritaskan pengalihan pemadaman ke sektor industri, agar dampak terhadap aktivitas masyarakat umum dapat diminimalkan. (red)
