
SUAKA - KOTABARU. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP serta Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala SKPD, Camat, Pejabat Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Tim Penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuannya memberikan asistensi, pendampingan, sekaligus evaluasi kelengkapan dokumen dan penerapan SAKIP serta Reformasi Birokrasi di seluruh lingkungan Pemkab Kotabaru.
Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa SAKIP dan Reformasi Birokrasi adalah instrumen utama untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Birokrasi harus mampu bekerja lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan hanya menumpuk dokumen serta laporan administratif,” tegas Anang Muhammad Zen.
Ia memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemkab Kotabaru tahun 2025: Indeks Reformasi Birokrasi meraih predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22, sedangkan nilai SAKIP berada pada angka 64,80 dengan predikat B (Baik).
Capaian predikat BB patut disyukuri, namun nilai SAKIP yang masih berada di predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk berbenah. Target Pemkab Kotabaru ke depan adalah menaikkan nilai SAKIP minimal menjadi BB, bahkan mencapai predikat A.
Anang Muhammad Zen meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat untuk serius memperhatikan peningkatan akuntabilitas kinerja di unit kerja masing‑masing. Penyusunan indikator kinerja harus terukur, pelaksanaan program berfokus pada hasil, serta keterkaitan kinerja mulai dari dokumen perencanaan daerah hingga target kinerja individu aparatur harus semakin diperkuat.
Tiga langkah strategis pun disampaikan untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Memperkuat komitmen pimpinan OPD agar secara berkala mengevaluasi capaian kinerja, menentukan penanggung jawab permasalahan, serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendampingan perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Bapperida serta Bagian Organisasi diharapkan berperan aktif mendampingi, sedangkan Inspektorat memperkuat evaluasi internal. Membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten dengan pembagian peran yang jelas, kalender kerja teratur, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan tindak lanjut secara terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam menerapkan SAKIP serta Reformasi Birokrasi. Ia berharap kendala‑kendala yang dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja, dapat teratasi sehingga kinerja pemerintahan daerah semakin optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru. (RHD)
