
SUAKA - KOTABARU. Di Aula Masjid Apung kawasan Siring Laut yang ikonik, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 pada Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh aparatur guna menghadirkan pelayanan yang benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
FGD diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait lingkup Pemkab Kotabaru. Tujuannya memberikan asistensi, pendampingan, sekaligus evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik agar pemahaman aparatur semakin kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi di masing‑masing unit pelayanan.
Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan Asisten III, Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Perbaikan pelayanan harus terwujud lewat sistem, perilaku, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat, sejalan dengan visi Kotabaru Hebat.
“Pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi tuntutan administrasi, tetapi harus dilaksanakan sesuai standar dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” tegas Anang Muhammad Zen. Ia juga mendorong seluruh aparatur menjadi motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, serta inovasi dalam bertugas.
Kegiatan FGD menghadirkan narasumber utama Akhmad Hasmy, Ak. (Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi) dan Irwan Yunizar, S.T. (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan). Selain itu, Diskominfo Kabupaten Kotabaru melalui Bidang Komunikasi Publik menyampaikan materi mengenai SP4N‑LAPOR! sebagai kanal pengaduan publik yang berperan penting untuk evaluasi kinerja pelayanan pemerintah.
Ketua Panitia M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., menyampaikan bahwa FGD ini merupakan langkah nyata menekan angka keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat kanal pengaduan daring. Menurutnya, meskipun dokumen standar pelayanan dan SOP berperan penting, perubahan budaya kerja aparatur jauh lebih utama agar benar‑benar memahami kebutuhan warga.
Sejumlah fokus evaluasi dalam kegiatan ini meliputi perbaikan proses bisnis, penjabaran kinerja perangkat daerah, penyusunan serta publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, penerapan sistem pelaporan dugaan pelanggaran, pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) daring, serta evaluasi pelayanan publik secara berkelanjutan.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Kotabaru berharap terbangun sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, responsif, dan berkualitas. Perbaikan pelayanan pun bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru. (RHD)
