SUAKA – PELAIHARI. Dampak sekelompok oknum yang mengatasnamakan TIM Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang terdiri dari oknum Polisi, TNI, Dishub melakukan penutupan di tiga titik akses jalan tambang/Hauling yang menurut mereka melanggar dan tak memenuhi sesuai aturan dalam Perda 3 tahun 2012 menuai kritikan pedas dari LSM-LSM Kalsel. Diantara aktivis LSM Kalsel yang […]
SUAKA – BANJARMASIN. Pasca penutupan lintasan atau jalan Hauling PT Hasnur tambang di KM 31 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin oleh TIM Terpadu Perda Provinsi Kalsel Perda No. 3 Tahun 2012 membuat puluhan LSM di Kalsel dibawah koordinator LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) melakukan investigasi kelapangan, Selasa 31 Januari
SUAKA – KALSEL. Sebanyak 42 perusahaan tambang batubara menjerit akibat dari penutupan jalan tambang oleh TIM Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012. Penutupan jalan tersebut di tiga lokasi berbeda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dan Barito Kuala membuat mereka tidak dapat mendistribusikan hasil tambang membuat pengusaha tambang menjerit. Sekjen Asosiasi Pemegang Izin
SUAKA – BANJARMASIN. Dampak ditutup nya jalan khusus jetty ke pelabuhan Hasnur Group atau di Sungai Puting Tapin menuai kritikan beberapa aktivis LSM Kalsel, tidak terkecuali Ketua DPD Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) Kalimantan Selatan dengan dalih oleh tim penegakkan perda provinsi Kalsel nomor 3 tahun 2012 tentang jalan tambang dan
Pemprov Kalsel Tutup Jalan Milik PT Hasnur Jaya Utama, Menuai Kritikan LSM Read More »
SUAKA – TAPIN. Proses penutupan jalan khusus jetty ke pelabuhan milik PT Hasnur Jaya Utama (PT.HJU) di Sungai Puting Tapin jalan menuju ke Pelabuhan Sungai Puting yang dilakukan oleh TIM Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan mengenai pemakaian jalan provinsi / Nasional jalur Marabahan – Margasari yang ditutup sejak tanggal 26 Januari 2017 sejak pukul 12:00 Wita,
Pemprov Kalsel Portal Jalan Hauling PT Hasnur Read More »
SUAKA – BANJARMASIN. Bertepatan hari Ulang Tahun LSM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) yang ke 7 (23 Januari 2010 – 23 Januari 2017) para petinggi lembaga tersebut melakukan investigasi ke PT Conch South Kalimantan Cement sebuah pabrik semen yang terletak di Desa Saradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, Senin (23/1). Aliansi Jaringan Anak
LSM AJAK Investigasi Ke Pabrik Semen CONCH Read More »
SUAKA – BANJARMASIN, Guna layak pakainya sebuah sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Banjarmasin bakal melakukan rehab sarana olahraga lapangan tenis milik Pemko Banjarmasin yang terletak di Jalan RK Ilir Banjarmasin dengan anggaran dana APBD sebesar Rp 2,2 miliar menuai kritikan dari LSM dan Legislatif. Penggunaaan dana APBD untuk merehab lapangan tenis tersebut terlalu mahal dan
Oleh : Rony Harta Dinata SH MH Praktisi Hukum dan Pengamat Sosial Budaya LBH LEKEM KALIMANTAN Keadilan memang mahal, bahkan untuk itu sampai sampai bisa saling menyalahkan di antara penegak hukum tentang tugas status penegakan hukum. Padahal sebuah persidangan memang tidak lengkap dan tidak sempurna jika semuanya hanya ditangani mereka yang dari pemerintah. Apakah itu
Haruskah Advokad di Remehkan? Read More »
SUAKA – BANJARMASIN. Setelah investigasi TIM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin beberapa waktu yang lalu, pihak jajaran Kejari Banjarmasin akan segera melakukan eksekusi terhadap dua terdakwa kasus korupsi Bantuan Sosial (BANSOS). Anggota TIM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK), Taufik Hidayah SH MH mengaku, saat investigasi ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut pihaknya
Kejari Banjarmasin Akan Eksekusi Secepatnya Pelaku Korupsi Bansos Read More »
Oleh : Aspihani Ideris, SAP, SH, MH (Direktur Eksekutif LEKEM KALIMANTAN) Saya pernah mendampingi klien dalam menghadapi sebuah perkara permasalahan hutang piutang atas laporan seseorang yang meminjamkan uangnya. Menurut penyidik bahwa klien saya tersebut sangat jelas melanggar ketentuan hukum, alasannya karena telah menipu pelapor dengan memperlihatkan foto copy sebagai dasar sehingga pelapor berkenan meminjamkan uangnya
Surat Foto Copy Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Hukum Dalam Sebuah Perkara Read More »
