(OPINI) Oleh: Jumain, Wartawan Radar Banjarmasin
SUAKA – KOTABARU. Korupsi adalah salah satu pengkhianatan paling kejam terhadap rakyat. Bukan hanya karena uang negara dicuri, tetapi karena harapan jutaan manusia ikut dirampas oleh keserakahan segelintir orang.
Di negeri ini, rakyat kecil diajarkan untuk jujur, bekerja keras, dan menaati hukum. Namun betapa ironisnya – mereka justru menyaksikan kekuasaan disalahgunakan, jabatan dijadikan alat memperkaya diri, dan kedekatan kerap lebih menentukan daripada kemampuan.
Rakyat berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua mengorbankan banyak hal demi pendidikan anaknya. Sementara itu, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama justru berubah menjadi keuntungan pribadi.
Yang dicuri koruptor bukan sekadar uang. Yang dirampas adalah kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak. Di balik anggaran yang diselewengkan, ada pelayanan publik yang terhambat, fasilitas yang terbengkalai, dan hak masyarakat yang terabaikan. Kerugiannya tidak selalu tercatat dalam angka. Ada kepercayaan yang hancur, keadilan yang dipertanyakan, serta masa depan yang dipertaruhkan.
Lebih menyedihkan lagi, korupsi seolah menjadi rahasia umum, sementara keberanian untuk membongkarnya terasa semakin langka. Kekuasaan dibungkus dengan pidato pengabdian, sementara kepentingan pribadi bersembunyi di balik janji kesejahteraan.
Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita kekurangan keberanian untuk menegakkan kebenaran tanpa tunduk pada jabatan, kekayaan, dan hubungan kekuasaan. Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang berpengaruh. Pengawasan tidak boleh sekadar formalitas. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan di awal masa jabatan.
Jika hukum bisa dikalahkan oleh kekuasaan, lalu kepada siapa rakyat harus mencari keadilan?
Nepotisme pun tak boleh dianggap sepele. Ketika kesempatan dibagikan berdasarkan kedekatan, orang-orang yang berkompeten kehilangan haknya. Ketika jabatan menjadi alat menguntungkan kelompok sendiri, kepentingan publik dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.
Inilah kerusakan yang lebih dalam: masyarakat perlahan dipaksa menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang lumrah. Anak-anak berisiko tumbuh dengan keyakinan bahwa koneksi lebih penting daripada prestasi, dan kejujuran justru membuat seseorang tertinggal. Kita tidak boleh membiarkan pola pikir ini diwariskan ke generasi mendatang.
Tentu, tidak semua pejabat buruk. Masih banyak yang bekerja jujur dan menjaga amanah tanpa mencari pujian. Namun integritas mereka harus didukung oleh sistem yang kuat, transparan, dan berani menindak tanpa pandang bulu.
Kritik terhadap korupsi bukanlah kebencian terhadap negeri. Justru karena mencintai Indonesia, kita tidak boleh diam ketika amanah dikhianati dan hak rakyat dirampas.
Bangsa yang besar bukanlah yang sekadar memiliki gedung megah atau anggaran triliunan rupiah. Bangsa besar adalah yang memastikan kekayaannya benar-benar kembali kepada rakyatnya.
Sampai kapan rakyat harus menanggung akibat dari keserakahan mereka yang diberi kepercayaan untuk melayani? Korupsi mungkin memperkaya seseorang, tetapi membuat sebuah bangsa membayar harga yang jauh lebih mahal – kehilangan uang, kepercayaan, kesempatan, dan harapan.
Jangan sampai kita mewariskan negeri yang kaya sumber daya, namun miskin keadilan. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh di negara yang mengajarkan kejujuran, tetapi mempertontonkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan.
Musuh terbesar sebuah bangsa bukan hanya kemiskinan atau keterbatasan sumber daya. Musuh itu bisa tumbuh dari dalam – ketika orang-orang yang dipercaya justru mengkhianati kepercayaan tersebut. Negeri ini tidak akan hancur karena kekurangan kekayaan. Namun negeri ini bisa kehilangan masa depannya ketika amanah diperjualbelikan, hukum dipermainkan, dan rakyat terus dipaksa membayar harga dari kesalahan mereka yang berkuasa. (red)
Dibaca 1 kali.
