Budi Arie Setiadi
Pengamat: Jangan jadikan Jokowi Sebagai Panggung untuk Bangun Spekulasi Politik
suarakalimantan.com; JAKARTA| DIREKTUR Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, pernyataan Ketua umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029 perlu disikapi secara serius.
“Bukan karena pernyataan tersebut memiliki dasar politik yang kuat, melainkan karena disampaikan di ruang publik, ketika duduk bersebelahan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sehat terhadap hubungan Jokowi, Prabowo dan Gibran,” ujar Fernando Minggu 25 Agustus 2026.
Seperti diketahui, dalam potongan video yang beredar, Budi Arie seolah menyampaikan kepada Jokowi bahwa berdasarkan insting atau feeling-nya, situasi politik yang ada “kayaknya enggak sampai 2029”.
Budi Arie juga menggunakan istilah “patahan sejarah” untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat dari perkiraan.
Namun, Budi Arie tidak menjelaskan secara konkret apa yang dimaksud dengan “tidak sampai 2029”, apa indikatornya, maupun skenario konstitusional dan politik yang menjadi dasar kesimpulannya.
Fernando Emas, menilai pernyataan tersebut lebih merupakan spekulasi politik daripada analisis politik yang argumentatif nir data.
“Seorang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika seharusnya memahami bahwa komunikasi publik bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana sebuah pernyataan dipersepsikan dan apa konsekuensi komunikasinya. Apalagi yang berbicara adalah seorang ketua umum organisasi relawan di hadapan tokoh politik nasional, sementara isu yang dibicarakan menyangkut keberlangsungan pemerintahan Presiden Republik Indonesia,” ujar Fernando.
Menurutnya, penggunaan istilah seperti feeling, “tidak sampai 2029”, dan “patahan sejarah” tanpa disertai indikator yang jelas justru menciptakan ruang spekulasi.
Lebih problematis lagi karena pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie duduk bersebelahan dengan Jokowi.
“Jokowi bisa saja memilih diam karena beliau memang dikenal sebagai pendengar yang baik. Tetapi diamnya Jokowi tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap isi pernyataan tersebut. Justru karena Jokowi hadir di situ, ucapan Budi Arie menjadi jauh lebih mudah digoreng oleh pihak-pihak yang memang tidak menghendaki hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo,” tegasnya.
Fernando mengingatkan bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo setelah Pemilu 2024 merupakan bagian penting dari stabilitas politik nasional. Transisi kepemimpinan nasional dari Jokowi kepada Prabowo melalui proses konstitusional, sementara Prabowo secara terbuka melanjutkan sejumlah agenda pembangunan pemerintahan sebelumnya.
Karena itu, menurut Fernando, setiap tokoh yang berada di lingkaran relawan Jokowi semestinya ikut menjaga kesinambungan, bukan menciptakan narasi yang dapat dibaca sebagai upaya mempertentangkan Jokowi dengan Prabowo.
“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah yang samar, apalagi saat bersama Jokowi, kemudian membiarkan publik menerjemahkannya sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo sedang menuju keruntuhan,” katanya.
Ia menambahkan, prediksi politik bukan masalah, apabila didasarkan pada data, indikator, dan argumentasi yang dapat diuji. Yang menjadi persoalan adalah ketika prediksi tersebut hanya dikemas sebagai feeling, tetapi kemudian beredar luas seolah-olah merupakan informasi atau tanda adanya perubahan politik yang akan segera terjadi.
Fernando juga menyoroti pernyataan Budi Arie dalam Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Jakarta, 1 November 2025 silam.
Pada forum tersebut Budi Arie secara tegas menjelaskan bahwa Projo bukan singkatan dari “Pro Jokowi”. Menurut Budi Arie, kata “Projo” berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi, yang masing-masing dikaitkan dengan makna negeri dan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa penyebutan Projo sebagai “Pro Jokowi” selama ini lebih karena mudah diucapkan oleh media.
Tidak berhenti pada soal nama, Budi Arie juga menyampaikan bahwa Projo akan melakukan transformasi organisasi, termasuk kemungkinan mengubah logo yang selama ini menggunakan wajah Jokowi, dengan alasan agar organisasi tidak terkesan mengultuskan individu.
“Pernyataan tersebut merupakan hak Budi Arie dan Projo. Tetapi publik juga berhak mengingat sejarahnya. Projo selama bertahun-tahun dikenal luas sebagai salah satu organisasi relawan utama yang berdiri dan bergerak bersama Jokowi. Karena itu, ketika kemudian ditegaskan bahwa Projo bukan Pro Jokowi dan bahkan identitas visual Jokowi hendak dilepaskan, publik tentu wajar mempertanyakan arah transformasi tersebut,” ujar Fernando.
Masih menurutnya, ada perbedaan mendasar antara menghormati Jokowi sebagai tokoh dengan menjadikan nama Jokowi sebagai identitas permanen organisasi.
Transformasi organisasi, lanjut Fernando, adalah hak setiap organisasi. Tetapi transformasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan sejarah kontribusi para relawan yang sejak awal bekerja bersama Jokowi.
“Jangan sampai ketika sedang membutuhkan legitimasi politik, sejarah kebersamaan dengan Jokowi ditonjolkan. Tetapi ketika arah politik berubah, tiba-tiba dikatakan bahwa Projo sejak awal tidak ingin adanya kultus individu atas Jokowi. Publik tentu mampu menilai konsistensinya,” kata Fernando.
Fernando menilai dugaan bahwa pernyataan Budi Arie dipengaruhi oleh kekecewaan pribadi terhadap Presiden Prabowo harus ditempatkan sebagai hipotesis politik, bukan fakta yang sudah terbukti.
Namun demikian, pergantian jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang biasa dalam sistem presidensial. Seorang menteri dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai kebutuhan pemerintahan. Karena itu, menurut Fernando, pergantian jabatan tidak sepatutnya kemudian diterjemahkan menjadi alasan untuk membangun spekulasi mengenai masa depan pemerintahan.
“Kalau seseorang kecewa karena tidak lagi berada di dalam pemerintahan, itu persoalan pribadi dan politik yang bersangkutan. Jangan kemudian kekecewaan tersebut dibawa menjadi narasi tentang masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.
Fernando, juga mengingatkan bahwa sampai saat ini tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berakhir sebelum 2029. Pernyataan “tidak sampai 2029” tanpa penjelasan mengenai mekanisme konstitusional, faktor politik, maupun indikator objektif justru dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak diperlukan.
Fernando berpandangan, relawan yang sejak awal mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran dan hingga kini tetap setia mengawal pemerintahan seharusnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan figur, kelompok maupun jabatan. Tetapi pengawal terdepan dalam pembangunan dan menjaga agar hubungan baik Jokowi dengan Prabowo tetap terpelihara,” ujarnya.
Karena itu, Fernando menyarankan para relawan Jokowi agar lebih selektif dalam membangun kebersamaan politik dengan siapa pun yang pernyataannya berpotensi mempertentangkan Jokowi dengan Prabowo.
“Bukan berarti harus bermusuhan dengan Budi Arie. Tidak. Politik harus tetap santun. Tetapi relawan juga harus memiliki batas yang jelas. Jangan ikut terseret dalam narasi yang dapat merusak hubungan Jokowi-Prabowo dan jangan memberi panggung kepada siapa pun untuk menggunakan nama Jokowi sebagai legitimasi atas spekulasi politiknya,” katanya.
Fernando menegaskan, Jokowi tidak membutuhkan orang yang berbicara atas nama Jokowi. Jokowi membutuhkan orang-orang yang mampu menjaga legacy, persatuan, dan kesinambungan pembangunan yang telah dibangun selama pemerintahannya dan Prabowo yang melanjutkan.
“Kalau benar-benar mencintai Jokowi, jangan tempatkan beliau di tengah-tengah konflik politik. Jangan jadikan beliau sebagai latar belakang sebuah video untuk menyampaikan prediksi politik yang tidak jelas dasarnya. Dan jangan pula membuat seolah-olah Jokowi memiliki posisi yang sama dengan setiap pernyataan yang disampaikan orang di sebelahnya,” ujar Fernando.
Pada akhirnya, Fernando mengajak seluruh elite dan relawan politik untuk kembali pada etika komunikasi publik.
“Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Membutuhkan argumentasi, bukan insinuasi. Membutuhkan data, bukan sekadar feeling. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi menyampaikan pendapat juga membutuhkan tanggung jawab,” demikian Fernando Emas. (bip; red)
