SUAKA – KOTABARU. DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Masa Persidangan I Rapat ke-3 Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, dipimpin Ketua DPRD Hj. Suwanti, Senin (24/8/2026).
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, unsur Forkopimda, serta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kotabaru. Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 dibacakan langsung oleh Sekda.
Rancangan perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2026. Penyusunan juga merujuk pada visi “Kotabaru Hebat – Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, dan Tangguh, Maju dan Berkelanjutan”, serta disesuaikan dengan realisasi pendapatan semester I 2026 dan proyeksi hingga akhir tahun.
“Rancangan perubahan APBD ini masih memerlukan tambahan pemikiran dan koreksi dari DPRD. Untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas anggaran, pemerintah mengharapkan masukan dari DPRD demi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan fasilitas publik,” ujar Sekda Eka Saprudin.
Rincian Perubahan APBD 2026, Rp2.842.439.067.553,00. Kenaikan target disebabkan penyesuaian PAD (pajak & retribusi) berdasarkan realisasi semester I 2026, serta penyesuaian transfer pusat (DBH, DAU, DAK).
Rp3.783.115.914.359,00. Diarahkan untuk mendukung program strategis nasional & provinsi, percepatan RPJMD 2025–2029, peningkatan belanja operasional SKPD, pelayanan dasar pendidikan & kesehatan, serta penyesuaian hibah, bansos, dana desa, dan anggaran bencana. Mengikuti Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Nasional.
Rp940.676.846.806,00. Berasal dari SILPA 2025 yang telah diaudit BPK, digunakan untuk tambahan setoran modal ke Bank Kalsel dan BPR Kotabaru.
Sekda meminta seluruh Kepala SKPD segera menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran setelah disetujui, dengan fokus pembangunan dan penyediaan fasilitas publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan tidak terlalu lama, sehingga program yang direncanakan dapat segera dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan,” pungkasnya. (red)
