Ketua umum P3HI, Aspihani Assegaf, S.AP., S.H., M.H. (foto istimewa)
suarakalimantan.com; ISU pengadaan sebanyak 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang pernah berpolimik dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop), menuai kritikan tajam dari Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Aspihani Assegaf, S.AP., S.H., M.H.
Meski nilai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun itu pihak Kementerian Koperasi membantah program tersebut berada di bawah wewenangnya.
“Kalau kita lihat di pasaran platform e-commerce bervariasi kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 750 ribu per unit. Ya tergantung tipe dan merek lah. Kalau kipas angin berdiri (stand fan) standar seperti merek Cosmos atau Advance berkisar antara Rp 150 ribu hingga Rp 350 ribu. Untuk kipas angin uap atau merek premium yang cukup mahal, harganya bisa mencapai Rp 1 juta. Namun kalau dibeli dalam jumlah jutaan unit, paling mahal diharga kisaran Rp 300ribuan dan jauh lebih murah, sehingga total Rp 1,8 triliun itu anggaran yang jelas sangat tidak wajar dan patut di duga adanya markup,” kata Aspihani, Jum’at (17/7/2026) kepada awak media ini.
Aspihani berharap lembaga DPR RI dapat mengkaji ulang nilai anggaran pengadaan sebanyak 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih.
“Publik memahaminya, lembaga utama yang bertugas membahas, mengkaji, menelaah, dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga proses pengkajian ini, DPR dibantu dan mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebelum akhirnya anggaran disahkan menjadi undang-undang bersama Presiden,” jelas Dosen Hukum Uniska MAB ini.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengaku informasi tersebut menjadi sorotan publik belakangan ini.
“Kami mencari informasi, tapi tidak mendapatkan satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini,” kata Mufti, dalam rapat tersebut.
Mufti menilai Pemerintah perlu mengklarifikasi nilai anggaran tersebut, karena berdasarkan perhitungannya setiap unit kipas angin di platform e-commerce hanya berkisar Rp 300 ribuan hingga Rp 338 ribuan.
Mengacu harga tersebut anggaran belanja Koperasi Desa Merah Putih harusnya akan lebih efisien dan tak mencapai Rp 1,8 triliun.
Dalam klarifikasinya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menepis bahwa pengadaan tersebut merupakan agenda kementeriannya.
Namun, ia memberi perbandingan bahwa kipas angin industri tertentu, seperti kipas model Imatsu MDF, memang memiliki harga yang mahal, yakni sekitar Rp 11 juta per unitnya di pasaran. (TIM)
