SUAKA – BINTANG. Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) melakukan aksi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Mereka menuntut pemerintah untuk melunasi pembayaran.
Ketua FKPLB Frans Micha menuturkan bahwa jumlah tunggakan mencapai Rp 21,9 miliar. “Itu hanya yang tergabung di FKPLB. Masih ada kontraktor lain yang belum terbayar,” terangnya.
Dalam orasinya Frans meminta agar DPRD Bontang menarik surat kepada pemerintah yang isinya pergeseran mendahului APBD-Perubahan harus mendapat persetujuan legislator. “Pemerintah hanya memberikan pemberitahuan saja. Bukan persetujuan,” tuturnya.
Pemkot Bontang sebelumnya berencana membayar utang kepada kontraktor sebelum pengesahan APBD Perubahan. Namun, hal itu urung dilaksanakan karena DPRD bersurat. “Surat itu hanya politik dagang sapi. Kalau hari ini tidak ada pembayaran, kami akan menginap,” kata Mukrim, wakil ketua FKPLB. (TIM)