SUAKA - KOTABARU. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru Gewsima Mega Putra mendesak Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan anggaran mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Gewsima, kejadian karhutla sepanjang tahun 2026 harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Kotabaru untuk memperkuat langkah ‑ langkah pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di tahun mendatang.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah berkobar. Pemerintah Daerah perlu lebih mengutamakan pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan koordinasi antar ‑ instansi.
Gewsima juga meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait mengevaluasi seluruh penanganan karhutla selama 2026, termasuk mencatat kendala yang dialami petugas di lapangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran mitigasi dalam APBD 2027.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain perencanaan, ia menyoroti kebutuhan peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan bagi petugas dan relawan yang terlibat penanganan karhutla. Ia juga mendorong sinergi antara Pemkab Kotabaru, TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotabaru.
Di tengah tekanan fiskal daerah, Gewsima mengingatkan agar anggaran mitigasi tetap diperhatikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Ia berharap Pemkab Kotabaru tidak hanya menyiapkan anggaran darurat, melainkan juga menyediakan dukungan memadai untuk pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran. Fraksi PDI Perjuangan sendiri akan ikut memperhatikan kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.
“Bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.
Gewsima Mega Putra menegaskan agar mitigasi karhutla menjadi salah satu prioritas utama program Pemkab Kotabaru tahun 2027. “Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya. (red)
