SUAKA - KOTABARU. Demi menjaga kelangsungan mata pencaharian para nelayan pesisir, DPRD Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Daerah serta instansi terkait duduk bersama mencari solusi atas hambatan pengurusan dokumen kapal yang sempat menghambat aktivitas melaut.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru pada Senin (9/11/2026), dihasilkan kesepakatan berupa pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal, khususnya untuk rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru‑Batulicin Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero yang menyampaikan aspirasi kelompok nelayan.
Usman Pahero menyampaikan keluhan para nelayan terkait lambatnya penerbitan dokumen kapal selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, sebagian nelayan terhambat melaut dan harus menanggung biaya operasional tambahan. Ia berharap ada kepastian waktu penyelesaian dokumen serta peningkatan koordinasi antar‑instansi agar persoalan ini tidak berlarut‑larut.
Menanggapi hal tersebut, Afzhal selaku perwakilan KSOP Batulicin menjelaskan bahwa penerbitan dokumen kapal bergantung pada kelengkapan administrasi dan tahapan pengukuran kapal. Pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan serta mempercepat proses penyelesaian dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menegaskan pemberian toleransi rekomendasi BBM hingga akhir Desember 2026. “Nelayan tetap wajib melengkapi persyaratan dokumen agar ke depannya aktivitas penangkapan ikan berjalan tertib dan aman,” ujarnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani juga mendukung penyelesaian persoalan ini melalui koordinasi lintas‑instansi, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan pengawasan pelayaran. Anggota DPRD pun menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap perekonomian keluarga nelayan, mulai dari pemilik kapal, anak buah kapal, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari laut.
Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menutup rapat dengan menetapkan poin‑poin tindak lanjut: memperkuat komunikasi pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan sertifikasi kapal, mengajak nelayan segera melengkapi dokumen, serta meminta Dinas Perikanan Kotabaru berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel untuk mempercepat penyelesaian dokumen perikanan. (red)
