Anak Cucu Perusahaan BUMN Sulitkan Swasta Berkembang

KETUA Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH meminta anak cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak sesuai bidang usahanya ditertibkan. Bahkan, jika perlu anak cucu perusahaan itu dibubarkan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah membuat keputusan resmi akan mengatur ulang seluruh anak usaha dan perusahaan patungan milik perusahaan pelat merah itu.

Dalam Surat Kepmen BUMN No SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN, disebutkan asalan penataan tersebut adalah untuk mengoptimalisasi keberadaan anak usaha dan usaha patungan agar fokus pada bisnis yang sama.

Menurut Naldy Haroen, dari dulu pihaknya menemukan banyak anak cucu perusahaan BUMN yang melakukan monopoli usaha. Sehinga, perilaku seperti itu bisa menyulitkannperusahan swasta untuk berkembang.

Naldy Haroen mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 600-700 anak cucu perusahaan milik negara yang tidak sesuai dengan bisnis induknya. Sehingga, kata dia, anak perushaan inilah yang diduga hanya menggerogoti induk perusahaa dan akhirnya terus merugi.

“Saya ambil contoh di PT Krakatau Steel ada 70 an anak perusahaannya. PT Pertamina ada 140 an, PT PLN ada 40an, PT Indonesia Ferry (ASDP) ada juga dan masih banyak anak perusahaan di BUMN lainnya,” kata Naldy Sabtu (14/12/2019).

Lebih lanjut Naldy Haroen menjelaskan, pada awalnya tujuan dibentuk anak cucu perusahaan itu sangat bagus. Yakni, untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan keuntungan bagi negara.

“Tapi pada kenyataanya anak cucu perusahaan BUMN itu justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan pribadi dari Direksi induk perusaahannya,” tegas Naldy.

Menurut Naldy, anak perusahaan BUMN inilah yang menyebabkan sempitnya ruang gerak perusahaan swasta untuk mengembangkan bisnisnya. Karena, lanjut Naldy, anak perusahaan BUMN ini melakukan monopoli dalam bisnisnya.

Baca Juga:  PN Kotabaru Gelar Kampanye Pertahanan Predikat WBK Menuju WBBM

“BMUN Watch sudah lama mendapat keluhan dari para pengusaha adanya anak perusahaan yang melakukan monopoli. Hal ini harus dihentikan, kalau tidak dunia usaha di sektor riil akan sulit untuk berkembang,” ungkapnya.

BUMN Watch, kata Naldy, setuju dengan langkah Erick Thohir melakukan bersih-bersih anak perusahaan yang tidak fokus pada bisnis yang sama.

“Meskipun banyak tantangan dari internal Menteri BUMN harus kuat lakukan bersih-bersih itu,” pungkas Naldy Haroen. (red)

Dibaca 17 kali.

Tinggalkan Balasan

Scroll to Top