PENANGGUNG jawab Aliansi Relawan Jokowi alias ARJ Haidar Alwi menilai, pernyataan Prabowo Subianto dan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Djoko Santoso yang menolak perhitungan KPU secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk ajakan yang provokatif. Dan, itu tidak benar. Karena, itu sama saja seperti memprovokasi pendukungnya.
Prabowo, menurut Haidar, tidak harus bersikap demikian. Lantaran, segala sesuatu pelanggaran dugaan kecurangan Pemilu sudah diatur melalui Undang-undang (UU).
Akan jauh lebih bijak, jika Prabowo merangkai kalimat demi kalimat yang menyejukkan demi persatuan dan kesatuan bangsa ini layaknya seorang negarawan.
“Ada mekanisme tersendiri. Jika mereka tidak puas silahkan mengadu ke Bawaslu, DKPP dan MK. Jangan Prabowo dan Djoko Santoso malah mengumbar ketidakpercayaan tanpa bukti dan fakta,” jelas saat dihubungi Rabu (15/5/2019).
Haidar meminta, Prabowo lebih mawas diri siap menghadapi hasil keputusan resmi KPU nanti. Karena, kata dia, siapapun pemenang dalam Pilpres, mereka lah pemimpin terbaik pilihan rakyat sesungguhnya.
“Jika ada kerusuhan menjelang maupun pasca pengumuman KPU tanggal 22 nanti orang yang pertama kali ditangkap bisa jadi adalah Prabowo Subianto. Karena, kubu merekalah patut diduga ‘mengadu domba’ rakyat dan sudah membuat gaduh selama ini,” kata Haidar Alwi.
Kemarin, Capres Prabowo Subianto secara terang-terangan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU. Ia menilai penghitungan KPU penuh kecurangan.
“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Ditempat yang sama, Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menyatakan serupa.
“Kami BPN bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Sekali lagi kami BPN bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko Santoso.
BPN Prabowo-Sandi mengklaim meraih kemenangan Pilpres 2019 berdasarkan hasil penghitungan internal sementara. Berdasarkan penghitungan berbasis form C1 yang dikumpulkan BPN sejauh ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu meraih kemenangan dengan meraup 54,24% suara, sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin meraih 44,14% suara dan suara tidak sah 1,62%.
Kemenangan itu berdasarkan penghitungan dari 444.976 TPS atau 54,91% dari 810.329 TPS.
“Posisi ini diambil dari total TPS 51% lebih, bagi ahli statistik angka ini sudah valid dan angka ini hanya bisa berubah kalau betul-betul dirampok,” kata Tim Pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin.
Secara persentase suara, klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang dibeberkan Laode Kamaluddin berbeda dengan klaim kemenangan Prabowo sebelumnya. Pada Rabu (17/4/2019) malam lalu, Prabowo mendeklarasikan kemenangannya dengan meraih 62%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan real count yang dilakukan pihaknya di 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sekitar 40% dari seluruh TPS.
“Saudara-saudara sekalian saya hanya ingin memberikan suatu update, bahwa berdasarkan real count kita, kita sudah berada pada posisi 62%. Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih dari 320 ribu TPS berarti sekitar 40%,” kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu (17/4/2019) malam.(red)