Pada Peresmian Rumah Pintar, Dandim Paparkan Kesiapan Pileg dan Pilpres

SUAKA – KANDANGAN. 28 Desember 2018 pukul 08.30 Wita bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) di Jalan Singakarsa Rt.01 No. 1 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd melaksanakan louncing Rumah Pinter Pemilu dan Sosialisai pendidikan pemilihan, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Disela kegiatan tersebut Dandim 1003/Kandangan Letkol Inf Suhardi Aji Sriwijayanto, SE mengatakan, kegiatan ini untuk memantapkan penyampaian informasi, kesamaan pola pikir, aplikasi tentang kebijakan pimpinan TNI AD, serta evaluasi tindakan para Dandim dalam menyikapi permasalahan pembinaan teritorial di wilayahnya untuk mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD. Saat Dandim menghadiri kegiatan beberapa waktu yang lalu di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Bandung dalam kegiatan apel Danrem Dandim terpusat 2018, Senin (26/11/2018).

Khususnya menjelang Pemilu 2019 demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Dandim 1003/Kandangan.

Beberapa kesiapan Kodim 1003/Kandangan sebagai upaya preventif diantarannya sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Apel 3 pilar tingkat propinsi di gedung Idham Khalid Baanjarbaru;
  2. Melaksanakan Rakor dengan Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), rencanakan apel gelar 3 pilar di wilayah HSS terkait Pam Pileg dan Pilpres;
  3. Melaksanakan patroli terpadu dengan Polres, Satpol PP di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS);
  4. Membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dan back up Polres dalam giat Kamtibmas di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS);
  5. Sosialisaikan dan optimalkan Netralitas TNI kepada satuan jajaran Kodim 1003/Kandangan;
  6. Kedepankan dan optimalkan peran Danramil, Babinsa, staf intel dan unit intel Laks Deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat setiap ada permasalahan dan hal-hal menonjol diwilayah;
  7. Secara intens beri saran, masukan dan informasi melalui Forkopinda terkait Bangsit dan informasi aktual tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS);
  8. Rencanakan dan Siapkan kebutuhan kekuatan SSK dan pasukan on call pam Pileg dan pilpres dan siap back up polres, laks gelar pos pam dalam monitoring dan pemantauan wilayah serta ajukan permohonan perkuatan kepada Komando atas sesuai kebutuhan dan eskalasi bangsit di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS); dan
  9. Kodim siapkan Posko Pemilu di Makodim dan Melaporkan dinamika perkembangan dan hal hal jol kepada Komando atas secara rutin setiap hari pada kesempatan pertama
Baca Juga:  Akibat Angin Kencang, Pohon Tumbang Kejalan Mengganggu Pengguna Kendaraan Bermotor

Pembinaan teritorial sebagai salah satu fungsi utama TNI AD, hakikatnya untuk membantu pemerintah secara dini dalam menyelenggarakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya. Semua itu untuk menjadi kekuatan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang tangguh serta terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat bagi kepentingan pertahanan negara.

“Hal tersebut dilakukan oleh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil),” ujar Dandim 1003/Kandangan Letkol Inf Suhardi Aji Sriwijayanto, SE menjelaskan.

Pelaksanaan tugas pokok TNI tidak terlepas dari dinamika perlindungan strategis yang semakin komplek. Hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, seperti aksi separatisme, radikalisme, atau terorisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, dari dinamika itulah satuan komando wilayah dituntut semakin berat, berdayakan peran Danramil, Babinsa, Staf intel, dan Unit intel melaksanakan tugas sesuai fungsinya disamping itu jajaran lakukan binter dengan 5 kemampuan teritorial di wilayah Kabupaten HSS khususnya pemberdayaan wilayah darat.

“Apalagi semakin dekat dengan pemilu. Momen itu jadi ujian dan pembuktian netralitas TNI terhadap politik praktis. Konsekuensi logis ini tidak berdasarkan kepentingan politis karena TNI milik nasional bukan terkotak-kotakan,” tuturnya.

Aparat komando kewilayahan harus mewaspadai rayuan kelompok-kelompok tertentu atau godaan individu yang berakibat terjerumusnya aparat TNI ke dalam kancah politik praktis.

Dandim 1003/Kandangan mengharapkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah mewaspadai momen menjelang Pemilu 2019 yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Dia mengajak semua pihak untuk berkomitmen mengamankan wilayah dari kerusuhan, unjuk rasa, konflik sosial, dan anarkisme yang berpotensi mengganggu stabilitas.

“Untuk itu, butuh sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara TNI, Polri, Pemda, dan elemen masyarakat untuk mewujudkan pemilu damai dan harmonis sebagai syarat mutlak,” jelasnya. (red)

Baca Juga:  DLH Kalteng Akan Turun Kelokasi PT. IMK
Dibaca 43 kali.

Tinggalkan Balasan

Scroll to Top