Reinhard Parapat
SUAKA-JAKARTA, Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat menilai, orang-orang yang tangannya masih ‘berlumuran darah’ tragedi 1998 dinilai belum pantas menjadi pemimpin negara Indonesia.
Walaupun reformasi 1998 telah 20 tahun berlalu namun masih kental dalam ingatan, saat mahasiswa dibenturkan dengan aparat keamanan ketika aksi berlangsung.
“Siapapun pucuk pimpinan harus bertanggung jawab atas hilangnya para aktivis demokrasi saat itu,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/05/2018).
Pria alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu percaya bahwa perjuangan mereformasi kebijakan negara memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, hasilnya saat ini kita rasakan dan mengalami kemajuan baik demokrasi, ekonomi dan teknologi.
Namun ia juga mengingatkan, hingga saat ini cita-cita reformasi masih belum tuntas seperti menghilangkan praktek KKN dan penegakan HAM oleh negara. Oleh karena itu, saat ini, kata dia, semua aktivis ’98 harus mengawal dan tidak boleh melupakan cita-cita reformasi itu.
“Meskipun saat ini aktivis ’98 sudah banyak yang bergabung ke berbagai partai politik (parpol) hendaknya kawan-kawan masih punya tanggung jawab moral untuk mengawal cita-cita reformasi dengan melakukan perubahan sistematis dari dalam parpol dan badan legislatif dimana parpol berperan,” tambahnya.
Lebih lanjut Taki, sapaan akrab Reinhard Parapat yang juga salah satu pendiri Forum Kota (Forkot) diawal-awal reformasi 1998 menjelaskan, menolak memberikan tempat pada rezim “berdarah di era Orde Baru” untuk berkuasa, bukan tidak ada dasarnya.
Pertama, di era rezim Orde Baru (Orba) adanya dugaan tindakan penghilangan secara paksa aktivis demokrasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang anti demokrasi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hingga saat ini masih tidak jelas dimana keberadaan para aktivis yang hilang korban rezim Berdarah Orba.
Kedua, di era rezim Orba Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tumbuh subur sehingga, negara saat itu hampir bangkrut dan terancam bubar (negara gagal), bekas ketimpangan ekonomi saat itu sangat terasa hingga saat ini.
Ketiga, lanjut dia, sejarah mencatat hampir tidak ada elit rezim Orba yang terjerat dan di proses secara hukum untuk kasus KKN dan juga pelanggaran HAM berat, mereka masih tidak tersentuh.
Jadi, dengan semangat 20 tahun reformasi, kita diingatkan jangan pernah melupakan sejarah kelam, sejarah masa lalu rezim otoriter Orba yang anti demokrasi dan penuh KKN.
“Seperti apa yang dikatakan Presiden Pertama RI Soekarno dalam pidato HUT RI pada tahun 1966, Jas Merah, jangan sekali-sekali Meninggalkan Sejarah!,” ujarnya.
Demikian juga dengan generasi ini, “Menolak Lupa”, kita telah diingatkan untuk tidak meninggalkan sejarah, demikian Taki menjelaskan. (TIM)