SUAKA – GAMBUT. Lembaga Swadaya Masyarakat Social Ekonomi Cultural Indonesia (SECI) adakan diskusi publik mengenai Review 2 Tahun Gubernur Paman Birin, “Menanti Keadilan Pembangunan Ekonomi dan Sosial untuk Masyarakat Banua”, bertempat di Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah NU, Jalan Ahmad Yani Km. 12 Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Rabu (28/02).
Sebagai Pembicara dalam diskusi tersebut, menghadirkan 5 nara sumber, yakni Dr HM. Uhaib As’ad Pengamat Kebijakan Publik dan Dosen dari Kampus Uniska, KH. Nasrullah AR S.Pd.I MH tokoh muda NU Kalsel, H. Didi Buhari S.Sos Ketua Umum SECI, Drs H. Muhammad Solikin M.Km Pengusaha Kalsel dan H. Aspihani Ideris SAP SH MH seorang Aktivis LSM Kalimantan dan juga seorang Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin.
Pantauan awak media ini, acara diskusi berlangsung sejak pukul 09:30 sampai pukul 14:05 Wita sekitar lima jam tersebut memberikan beberapa perspektif terhadap 2 tahun Kepemimpinan H. Sahbirin Noor dan H. Rudi Resnawan yang dilantik pada 12 Februari 2016 silam.
M. Uhaib As’ad membuka diskusi dengan memaparkan mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalsel dan Persoalan tambang. “IPM Kalsel sekarang mangkrak di posisi 25 dari 34 provinsi padahal kita tahu Kalsel penyumbang Rp. 300 Triliun kepada APBN total,” ungkapnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh perwakilan Bappeda Kalsel yang berhadir bahwa memang betul IPM Kalsel tidak berubah dari posisinya yakni 25 dari 34 Provinsi di Indonesia.
Senada dengan M. Uhaib, Pengusaha Tambang asal Kalsel M. Solikin juga menyoroti tentang “Pelacuran Hukum” yang sekarang sedang marak terjadi di Banua Kalimantan Selatan. “Saya harus katakan ini semua dengan istilah Pelacuran Hukum, karena para penegak hukum yang jelas bermain dengan para penguasa dan para pengusaha,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia pun berharap agar Gubernur Kalsel, Paman Birin mampu bersikap adil dalam pengelolaan iklim usaha di Kalimantan Selatan.
Sementara itu Ketua Umum SECI H. Didi Buhari lebih banyak menyoroti tentang ketimpangan pembangunan infrastruktur yang ada di Banua Anam (Daerah Hulu Sungai-red) dengan daerah Pesisir (Tanah Bumbu dan Kotabaru-red). “Sekarang kita lihat saja banyak permasalahan yang terjadi di Banua Anam khususnya di Amuntai, padahal dari segi historis Banua Anam punya andil pada Kalsel saat pra kemerdekaan, terlebih kepadatan penduduk lebih besar di daerah sini dari pada di Pesisir. Mengapa yang dibangun infrasturktur seperti jalan Tol, Kereta Api dan lain sebagainya hanya terpusat disana,” celorohnya.
Sementara Aspihani Ideris menyoroti pembangunan infrastruktur kurang maksimal digalakkan dan mengharapkan Pemerintah Propinsi mengutamakan pencegahan sebelum pembangunan jalan, “Kita lihat Gubernur yang kita sayangi ini kebanyakan pencitraan ketimbang pembangunan. Anda lihat jalan trans Kalimantan poros tengah Kalsel antara Kabupaten Banjar arah ke Banua Anam banyak yang rusak, terlebih akibat dampak angkutan semen Conch yang melebihi kekuatan kondisi jalan. Fakta kita dapatkan angkutan semen Conch itu mencapai 100 ton semen curah. Sebelum jalan itu diperbaiki, pemerintah wajib menertibkan kapasitas angkutan tersebut, tentunya dengan tindakan yang tegas dan jangan main mata,” ucapnya dengan lantang.
Begitu juga, Aspihani sempat menyinggung permasalahan penambangan batubara dengan sistem Under Ground di Desa Rantau Bakula Kabupaten Banjar oleh PT Marge Mining Industri (MMI) milik perusahaan asing asal negeri Cina yang beroperasi sejak tahun 2016, “Saya sanksi apakah mereka itu benar menambang batubara, karena disana dulunya merupakan sentral pertambangan emas. Lagian jika dikeruk terus, kita khawatir 30 tahun kedepan daerah Kecamatan Sungai Pinang tersebut akan ambruk,” tegasnya.
Terakhir Nasrullah mengharap kan Paman Birin jangan sampai menjadi seorang Gubernur Boneka dan diharapkannya bisa mendengar aspirasi dari pemilihnya, “Saya minta Paman Birin lebih mendengarkan semua pihak, jangan hanya sebagian kalangan saja aspirasi diutamakan, apalagi sampai bertindak anti-kritik terhadap masukan orang lain,” katanya.
Misalnya, menutup tambang di Kotabaru yang diduga kuat pesanan pengusaha tertentu. Kalau mau tutup tambang, tutup saja semua tambang di Kalsel, di Kotabaru, di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Binuang, dan Tabalong, tutup saja semua. Karena tambang pasti merusak lingkungan, ujar Sekretaris PWNU periode 2012-2017 tersebut.
Apalagi, imbuh dia, tambang di Kotabaru milik PT Silo Grup sudah memenuhi segala persyaratan atau memiliki serifikat CnC. “Penutupannya jelas terindikasi melanggar hukum, ya karena diduga kuat pesanan tadi. Jadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat jauh dari harapan masyarakat saat ini,” pungkasnya.
Setahun kerja Paman Birin, tepatnya pada Kamis (26/1/2017) menutup 3 jalan Hauling Batubara milik PT Talenta Bumi, PT Hasnur Group dan PT Binuang Mitra Bersama. Dan di lanjutkan 2 tahun kerja Gubernur Kalsel ini lagi-lagi menutup 3 izin tambang Batubara tepatnya pada tanggal 26 Januari 2018 kemaren terhadap perusahaan PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Sejaka Coal, dan PT Sebuku Tanjung Coal, papar Nasrullah.
“Penutupan tersebut tidak begitu mendasar dan sepertinya ada dorongan kekuatan dahsyat ‘ the devastating power of ‘ dibelakang kepemimpinan Paman Birin. Semoga saja di tahun ketiga nantinya tidak terjadi lagi sikap yang tidak mendasar dilakukan Gubernur kita, ” imbuhnya.
Diakhir sesi para narasumber bersepakat menyampaikan, bahwa forum ini ada, karena penggiat aktivis di Banua sayang kepada Gubernur Kalsel dan Cinta terhadap Banua. Dengan harapan Gubernur jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan dibelakangnya.
Redaktur : Kastal
Editorial : Bagas
Jurnalis : Andi