SUAKA – KOTABARU. Pembangunan jembatan penghubung daratan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut terus dikerjakan. Pemprov Kalsel, bersama dengan dengan Pemkab Tanah Bumbu dan Kotabaru setiap tahun sejak pembangunan mega proyek ini pada 2015 silam, selalu mengalokasikan anggaran.
Anggaran dari 3 pemerintah daerah ini untuk pembangunan bentang pendekat dan jalan penghubung. Pada tahun ini, Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran Rp 51 milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Alokasi anggaran tersebut untuk kelanjutan pembangunan bentang pendekat. Sebab, kata Kabid Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kalsel, Makmur, jarak antara bentang pendekat dengan bentang tengah cukup panjang.
Sehingga, katanya, memerlukan waktu yang juga lumayan lama untuk menyelesaikannya. “Jaraknya berkilo-kilo meter. Tahun ini dianggarakan kembali Rp 51 milyar untuk melanjutkan pembangunan bentang pendekat,” ujarnya, Jumat (10/2).
Lantas, bagaimana proses pembangunan bentang tengah jembatan tersebut? Makmur menyebut, belum ada perkembangan dari pihak pemerintah pusat. Karena menurutnya, kewenangan pembangunan bentang tengah tersebut berada di Kementrian PUPR. “Belum ada perkembangan terbaru. Yang jelas kita terselesaikan bentang pendekat dulu,” jelasnya.
Pembangunan jembatan yang digadang bakal menjadi terpanjang di Indonesia ini pun semakin mulus. Sebab, sudah masuk dalam proyek strategis nasional. Khususnya untuk pengerjaan bentang tengah jembatan.
Tentu saja, dengan masuknya jembatan menjadi Program Strategis Nasional (PSN), maka jembatan tersebut memiliki sifat strategis. Selain itu, kucuran dana dari APBN akan mengalir guna pembangunan bentang panjang yang membutuhkan dana Rp 2,5 trilyun.
Bahkan, sebelumnya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan, pada 2017 ini, pemerintah provinsi akan fokus pada pembangunan infrastruktur selain program prioritas lainnya guna mewujudkan Kalsel, mandiri dan terdepan (Mapan).
Meskipun ada pemangkasan pada postur anggaran, orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel ini memastikan tidak ada potongan terkait belanja infrastruktur pada 2017. Dan, ini menjadi komitmen Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor usai dilantik Presiden RI Ir Joko Widodo untuk bekerja melakukan pemerataan pembangunan di Bumi Antasari.
Tentu saja, dengan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, maka akan membuka isolasi transportasi darat antara Pulau Laut dengan daratan Kalimantan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan perencanaan, pembiayaan pembangunan jembatan dengan panjang 6,475 meter itu sekitar Rp 3,6 trilyun. Ada kesepakatan sharing pendanaan antara Pemprov Kalsel dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Untuk provinsi dengan total Rp 500 miliar sedangkan dua kabupaten masing-masing Rp 250 miliar yang digunakan untuk bentang pendekat dan akses jalan.
Sedangkan untuk bentang tengah jembatan tersebut memerlukan biaya cukup besar berkisaran biaya sekitar Rp 2,5 triliun, yang mana dana itu akan didanai oleh APBN. (TIM)