SUAKA – SAMARINDA. Mega proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km merupakan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan penyelesaiannya diakhir 2018 mendatang.
Proyek pembangunan jalan Tol ruas Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km ini di diresmikan pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Peresmian ditandai dengan pemancangan batu pertama di kawasan Manggar, Balikpapan. Presiden Jokowi meminta dan menargetkan agar pembangunan jalan Tol ruas Balikpapan-Samarinda, di Kalimantan Timur (Kaltim), bisa diselesaikan paling lambat akhir 2018 mendatang.
Jokowi juga mengisyaratkan, persetujuannya untuk meneruskan pembangunan jalan tersebut dengan pembangunan ruas Samarinda-Bontang. “Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU. Yang pertama, jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh Gubernur. Sekarang penyelesaiannya ada di Kementerian. Maka, saat ini pengerjaan proyeknya ada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan target diselesaikan maksimal akhir 2018,” kata Jokowi di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kaltim, Senin (5/12).
Meski pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda belum selesai, menurut Presiden, Gubernur Kaltim Awang Farouk sudah meminta lagi agar pembangunan jalan tol tersebut diteruskan dengan jalur Samarinda-Bontang.
“Tadi malam juga saya rapatkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tadi pagi baru selesai. Ya sudah, sudah kita berikan, tidak ada masalah.Jadi, Balikpapan ke Bontang,” katanya.
Presiden mempersilakan keputusannya ditindaklanjuti dan dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. Bisa konsorsium dengan investor yang ada, namun akan tetapi Presiden mengingatkan, pemerintah ingin agar ada sebuah kecepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga yang mendapat manfaat akhir adalah rakyat itu sendiri.
“Kalau jalan ini selesai semua, biaya untuk logistik, sembako menjadi murah, biaya transportasi murah sehingga harga barang akan murah pada akhirnya,” ujar Jokowi.
Terkait pembangunan lintas Kereta Api Kalimantan, Presiden Jokowi mengemukakan, Peraturan Pemerintah (PP)nya masih belum selesai dalam penggodokan. Karena PP itu masalah administrasi hukum sehingga memerlukan waktu dalam penyelesaiannya, ujar Presiden.
“Adapun terkait dengan masalah sertifikat tanah, Presiden menjelaskan, di seluruh Indonesia ada 120 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Sementara yang baru selesai setelah 71 tahun Indonesia Merdeka, baru 46 juta atau sekitar 60% lebih yang belum selesai. Untuk itu saya memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan secepatnya. Kalau biasanya setahun di bawah 500 ribu, maka saya minta tahun depan minimal 5 juta sertifikat harus selesai dan tahun depannya lagi 7 juta sertifikat harus selesai serta di tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus terselesaikan. Karena ini kerja Kanwil, Kantor Pertanahan,” tegasnya.
Kendala nya juru ukurnya kurang 10.000 orang. Presiden memerintahkan untuk membuka rekrutmen. Mengingat rekrutmen jurus ukur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakan waktu lama, menurut Presiden, tidak usah PNS. “Pakai uji kompetensi saja langsung jadikan juru ukur,” pinta Presiden.
Oleh karena itu juga, saya meminta seluruh jajaran Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar mengerjakan secepat-cepat kalau ada yang meminta pelayanan sertifikat. Diakuinya, kalau perintah tersebut disampaikan sekarang pasti jawabannya juru ukur kurang. Namun, kalau nanti juru ukur disiapkan masih ada seperti yang lalu lalu, waktunya lama dan meminta sesuatu, Presiden mengingatkan agar hati-hati.
“Saya mengucapkan terima kasih karena saudara sudah bekerja keras dan memberikan sertifikat, tapi saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh kantor BPN diperbaiki dengan sistem yang baik, dengan kecepatan yang baik dan tidak ada pungutan-pungutan. Rakyat senang seperti itu,” tegasnya. (TIM)