Ketua Umum PBNU Larang Warganya Demo Ahok

Print Friendly, PDF & Email

SUAKA – JAKARTA. Komentar yang dilontarkan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Nomor Urut 2 ini tentang surat Al Maidah ayat 51 di Pulau Seribu beberapa lalu berbuntut panjang, menyebabkan ribuan orang berunjuk rasa, bahkan, informasinya unjuk rasa susulan besar-besaran dengan massa lebih besar lagi akan dilakukan 4 November 2016 mendatang. Pendemo menuntut Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap diproses hukum karena dituduh menistakan agama Islam sekalipun Ahok sudah melakukan permintaan maaf kepada umat muslim dan klarifikasi dengan mendatangi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjend Pol. Agus Andrianto.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengakui perkataan Ahok memang membuat umat Islam tersinggung, namun Ahok sudah mengakuinya dan meminta maaf kepada umat islam secara terbuka dan umat Islam harus dengan lapang dada memaafkan Ahok, kata Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

Saya sudah menyatakan bahwa kalau siapapun yang melakukan kesalahan kemudian minta maaf, ya haruslah kita maafkan, tetapi hukum tetap berlaku, sesuai aturan yang ada” ucapnya.

Ketua Umum PBNU inipun mengimbau kepada umat Islam untuk selalu bersikap dewasa dalam mengambil sebuah sikap, bila ingin Ahok dihukum, maka harus diserahkan kepada pihak yang berwajib yang melakukan penyelidikan dan penyidikannya, karena negara kita negara hukum,.katanya.

Baca Juga:  Danramil dan Camat BAS Geruduk Polsek Birayang Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara Ke-75

“Artinya mari tunjukan bahwa diri kita dewasa, Islam bermartabat, jangan main hakim sendiri. Kalau memang harus diproses hukum ya tidak apa-apa, biar lah yang berwajib mengadilinya”.

Oleh karena itu lanjut Said Aqil Siradj, menyatakan bahwa pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan kepada seluruh warganya agar tidak ikut-ikutan mendemo Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena jika ikut- ikutan PBNU beralasan hal tersebut bisa memicu fitnah.

“Warga NU Tidak boleh demo, maupun mendemo Ahok, bagaimanapun Ahok kan warga negara Indonesia juga. Demo tidak boleh, tidak (ada) keuntungannya, hanya rawan jadi fitnah???”. ujar Ketum PBNU ini.

Lebih lanjut, dia menjamin bahwa warga Nahdathul Ulama tidak ada yang terafiliasi dengan gerakan radikalisme seperti yang banyak diisukan hari-hari belakangan ini, dan juga jangan termakan maupun terprovokasi isu 4 November 2016 ummat islam mendemo Ahok besar-besaran, ingat kita jangan terbawa arus yang mengakibatkan perpecahan diantara sesama warga”.  tegas Said Aqil Siradj.

“Saya jamin pesantren NU tidak ada yang radikal. 22 ribu lebih santri NU itu, begitu juga warga NU, yang radikal pasti bukan Kyai dan santri NU,” tegas Said Aqil juga mengimbau agar warga NU tidak mudah terprovokasi dengan radikalisme yang menyebar melalui media-media sosial saat ini yang bersifat menyudutkan Ahok Calon Gunernur DKI Jakarta ini.

Hal inipun sebelumnya sudah saya sampaikan berulang ulang tegas Said Aqil Siradj, bahkan di saat penyampaian pidato di hari santri juga saya sampaikan bahwa Ahok sudah meminta maaf dan sebagai seorang muslim wajib memberikan maaf itu, tutup Ketum PBNU ini.

Baca Juga:  Pengacara Beberkan Dugaan Dana Korupsi PD Baramarta

Berikut ini isi pidato Prof. DR. KH Said Aqil Sirodj (Ketua Umum PBNU)

“Warga NU saya larang, GP Anshor saya larang, pemuda-pemuda NU, mahasiswa NU, PMII saya larang, tidak akan ada yang turun demonstrasi hari ini maupun hari-hari berikutnya”.

Sekarang keadaan dan isu semakin liar tidak terkontrol, bukan lagi soal politik Pilgub DKI, tapi lebih besar dan rumit lagi, RADIKALISME AGAMA menemukan momentumnya.

Kaum Nahdliyin boleh pecah soal dugaan penistaan agama oleh Ahok, biarlah hukum yang menyelesaikan kasus Ahok dan lawannya itu. Tapi, kita tidak boleh lengah sedikitpun dengan susupan-susupan kaum radikal, titipan-titipan isu yang membahayakan NKRI, stabilitas nasional dan toleransi antar umat beragama.

Target utama mereka bukan Ahok, terlalu kecil !!!, Ahok hanya entry point, target mereka hancurnya Islam moderat di Indonesia, Islam yang ramah diganti dengan Islam yang penuh kebencian seperti yang meluluh lantakkan negara-negara Timur Tengah.

Hawanya cukup terasa, semua isu keagamaan dan politik akhir-akhir ini rawan sekali ditunggangi, jangan mudah termakan isu apalagi mudah marah sesama Muslim.

Mari saling mengingatkan utk sesama, meski resiko dibully.

Jangan sedikitpun takut dibenci, takutlah melihat saudara-saudara kita yang awalnya ramah semakin mudah membenci…“`

KH Said Aqil Sirodj (Ketua Umum PBNU)

Baca Juga:  Bawaslu Tapin Bakal Merekrut Anggota Panwaslu Kecamatan

NKRI HARGA MATI

Informasi yang beredar, Jumat (4/11/16), bakal ada aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan ribu massa di ibukota dengan tujuan Balaikota DKI Jakarta dan Bareskrim Mabes Polri, terkait dugaan Ahok dalam penjagaan agama berimbas rumor tidak sedap, yaitu rumor yang berkembang saat ini bahwa, aksi unjuk rasa anti Ahok.yang dimotori FPI itu ternyata ada yang memobilisasi.

Salah satu ormas keagamaan disebut-sebut menerima kucuran dana hingga Rp 10 miliar dari mantan petinggi negeri ini yang menginginkan Ahok tumbang sebelum berlaga dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 akan datang ini.

Saat dikonfirmasi, TIM Pendampingan Hukum DPP PPP pimpinan Djan Faridz, Muara Karta mengaku dan membenarkan sudah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa hari yang lalu.

Menurut Karta, sejumlah pimpinan aliansi keagamaan yang ikut tergabung demonstrasi mengadukan ke dirinya terkait tidak meratanya atau tidak adilnya pendistribusian dana Rp 10 miliar tersebut.

“Beberapa aliansi melaporkan tidak meratanya pembagian dana yang mereka terima. Mereka mengaku hanya menerima Rp 500 juta,” kata Karta saat dihubungi wartawan rmoljakarta, Selasa (25/10/16).

Atas temuan tersebut, Karta mensinyalir aksi unjuk rasa yang makin marak akhir-akhir ini bukan semata-mata untuk menjegal Ahok semata.

“Saya melihat sasaran utamanya menjatuhkan dan melengserkan Presiden Jokowi dari kursi RI-1. Kalau hanya menjegal Ahok sepertinya terlalu kecil,” ujar Karta bungkarnya secara jujur. (TIM)





Tinggalkan Balasan

Scroll to Top