Banjarmasin; aiarakalimantan.com || SEJUMLAH Koalisi Lintas LSM Kalsel yang terdiri dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), LP2K , dan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK). Melakukan aksi penyampaian pendapat di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Selain menyoroti kasus di kota banjarmasin mereka juga menyoroti adaya dugaan KKN pada pengadaan makan pada Sekda kab. Tabalong tahun 2023, senilai 1 milyar lebih.
Menurut Iwansyah Ketua LSM LP2K kami menduga adaya KKN angaran makan dan minum 1m lebih , apalagi pekerjaan ini mengunakan e.katalog rawan KKN, kita meminta periksa dokumen pembelian perhari, perminggu, dan kuitansi dari mana.
Sementara LSM Jamak melalui Solihin mengatakan agar kejaksaan Tinggi menyelidiki Pekerjaan Rehab Ruangan Pendopo non tender.
Senada juga, Ketua GPI Kalsel, Gazali Rahman menyampaikan, pihaknya akan melaporkan temuan dugaan adanya KKN dalam pengadaan proyek di instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong ini.
“Yang jelas, temuan ini akan kami sampaikan ke penegak hukum untuk di tindaklanjuti sebagaimana mestinya,” tukas Zali ringkas, Senin (22/1/2024) di sela-sela acara aksi demo di Siring Nol Kilometer Banjarmasin.
Sejumlah pendemo memadati muka kantor Kejaksaan Tinggi agar , kasus korupsi yang sudah di laporkan agar benar benar di tangani , jangan jadi laporan yang tidak ada penindakannya, kami akan pertanyakan kasus kasus ini 15 hari ke depan, dan kalau laporan laporan ini tidak ada respon , kami akan laporkan ke Kejaksaan Agung, kata Heriyanto. (rian)