Suarakalimantan.com, Martapura – Puluhan Massa yang tergabung di Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel, melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negri Martapura dan DPRD Kabupaten Banjar. Rabu (11/5/22)
Dalam aksi tersebut Massa mempertanyakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura terkait berbagai masalah yang bergulir bagaikan bola panas saat ini.
Salah satunya proses hukum adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar sudah sejauh mana tindak lanjut perkembangan kasusnya.
Sedangkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, LSM KPK-APP Kalsel akan meminta dan mendesak Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar untuk menghantikan seluruh kegiatan perjalanan dinas luar daerah.
Menurut Aliansyah Sebagian Anggota DPRD Banjar Memacu Intensitas Kunjungan kerja,Makanya Ada kunjungan kerja sampai delapan kali sebulan,Tujuh kali dan enam kali sebulan.
Jika kunjungan itu terlalu sering sehingga kurang ideal lagi,” Bagi saya pribadi kunjungan kerja itu cukup tiga kali sebulan,buat apa sering sering keluar daerah kalau hasilnya kurang relevan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Ironisnya ditengah seringnya kunjungan kerja keluar daerah terindikasi adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara dimana sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banjar berani me mark’up hingga dari selisih itu tentu saja ada kerugian negara.
Kordinator aksi yang juga Ketua LSM KPK-APP Aliansyah selesai aksi di depan Kejari Martapura mengatakan,
“Hari ini kami menyampaikan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Banjar , ini adalah dugaan korupsi berjamaah yang kedua kali, kemaren di 2014-2019 sudah di lakukan upaya hukum oleh Kejari Kabupaten Banjar sekarang di ulangi lagi, ” ungkap Aliansyah.
“Kalau ini kita biarkan, habis uang rakyat di Kabupaten Banjar, ini merupakan momentum habis lebaran ini para oknum berdasi harus di tangkap, kita sikat tidak ada tempat bagi oknum tersebut menggerus uang rakyat di Kabupaten Banjar, ” tuturnya.
Aliansyah juga menyampaikan “Kita akan berteriak , juga akan luluh lantakkan yang katanya DPRD adalah wakil rakyat , tetapi perilakunya tidak mencerminkan seorang yang mewakili rakyat,” sesalnya lagi.
Saat di tanya apa saja dugaan yang di di arahkan kepada oknum DPRD Banjar Aliansyah kembali menjelaskan,
“Mengenai dugaan tersebut , sudah di sampaikan salah satu anggota DPRD Banjar yakni Bang Iwan Bora , hari ini kita beri jempol kepadanya ia adalah pahlawan Kabupaten Banjar , beliau berani mengungkap perilaku-perilaku Korup yang di lakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar , sangat langka tidak ada anggota DPRD Kabupaten Banjar seperti Iwan Bora ini, “pujinya.
“Jadi yang kami laporkan hari ini antara lain MarkUp perjalanan dinas , MarkUp hotel , uang Perumahan , uang transportasi , beberapa program yang di agendakan DPRD Kabupaten Banjar 1 tahun 36 milyar semua itu hanya untuk jalan-jalan saja, ” sesalnya.
Aliansyah juga mengatakan tentang kunjungan kerja itu tidak efektip dan tidak bermamfaat sama sekali , banyak tugas-tugas DPRD yang busa mereka lakukan di daerah , ngapain mereka keluar daerah , ini hanya membuang-buang uang rakyat, lebih baik uang rakyat itu kita gunakan untuk memperbaiki Fasilitas pendidikan , pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar, “pungkasnya.
(Ari/Tim)