SUAKA – KOTABARU. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) tahun 2021, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif SH.
Acara yang diselenggarakan di Aula Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (20/5/2021) ini, mengangkat tema “Strategi Pengawasan Dalam Penanggulangan Lahan Kritis dan Karhutla di wilayah Kalsel”, dan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, mengatakan, Agenda evaluasi ini sangat relevan dengan dinamika, situasi dan kondisi daerah saat ini, dimana hal tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Safrizal, hal ini, memberikan input serta gambaran bagi seluruh stakeholder daerah, sejauh mana upaya dan capaian kinerja kita dalam tata kelola lingkungan hidup di daerah. Bukan hanya pemerintah Provinsi, namun juga bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.
“RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 telah memasukkan penanggulangan bencana ini sebagai prioritas daerah. Bukan hanya karhutla, namun juga bencana-bencana lainnya, seperti banjir, longsor, dan lainnya,”ucapnya.
Semoga rapat koordinasi ini dapat dijadikan momentum bagi kita semua untuk melakukan langkah strategis dalam peningkatan kinerja pengawasan di tingkat pemerintah daerah dan sebagai upaya nyata untuk memaksimalkan pencapaian target – target kinerja pembangun daerah.Â
Ditemui usai acara, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan mengutamakan dan memofuskan masalah pencegahan Karhutla dari pada penanggulangan.
Karena, lanjutnya, penanggulangan akan memakan biaya yang sangat besar dan melibatkan banyak orang.
“Jadi kita akan fokuskan perencanaan kerja terkait pencegahan dan secepatnya akan kita rapatkan dengan Forkopimda serta instansi terkait,” tuturnya.
Dipaparkan Wabup, pihaknya sangat setuju dengan apa yang disarankan oleh Sekda Provinsi bahwa kalau bisa dana desa dialokasikan sedikit untuk karhutla.
Plt Kepala BPBD Kotabaru H Rusian Akhmadi Jaya menjelaskan, saat ini BPBD Kotabaru siaga 1 x 24 jam dalam menghadapi musibah, baik itu banjir, tanah longsor dan juga karhutla baik didaerah Pulau Laut maupun daerah seberang.
“Ini berdasarkan arahan dari Bupati dan Wakil Bupati, kami siap menangani,” ucapnya.
Sementara, terkait dengan pengawasan, Kepala Inspektorat Kotabaru H Akhmad Fitriadi menyatakan, pihaknya siap mengawal proses pencegahan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
“Kita akan selalu memonitoring pelaksanaan sebagaimana yang disampaikan Wabup dalam konteks pencegahaan. Kita siap mengawal dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Apalagi dari pihak BPKP akan melibatkan Inspektorat dalam hal pengumpulan data baik lahan kritis dan karhutla,” tandasnya. (wan/dam)