Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan statistik sektoral, bertempat di Ruang Digital Live Room (DLR) Kantor Bupati Tanbu pada Kamis,(13/08/2020).
Dalam worksop ini diikuti peserta dari pejabat dan staf Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Tanbu, Bappeda sebagai Ketua Forum Data, serta pejabat atau staf yang membidangi pekerjaan statistik sektoral di SKPD.
Adapun narasumber workshop dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor yang diwakili oleh Kepala Diskominfo Tanbu Ardiansyah, S.sos.MM menjelaskan, saat ini penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan dalam satu wadah yang disebut satu data Indonesia.
Sambungnya, sebagai mana tindak lanjut dari amanat Perpres nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, maka diperlukan kesepahaman seluruh pihak terutama oleh unsur penyelenggara data dalam memaknai dan melaksanakannya.
Untuk itu, Diskominfo sebagai walidata atau sebagai dinas yang menyelenggarakan fungsi statistik didaerah perlu untuk melaksanakan capacity building terutama terkait SDI bagi semua SKPD di Tanbu.
“Workshop yang digelar hari ini untuk menyamakan persepsi seluruh pihak, baik pada tingkat perencanaan, proses hingga output dan indikator yang terkait dalam tugas atau posisinya dalam sistem penyelenggaraan SDI di Tanbu,” ucap Ardiansyah, seraya mengatakan workshop yang dilaksanakan juga untuk meningkatkan ketertarikan dan pemahaman ditingkat SKPD sebagai produsen data sektoral sehingga memberikan manfaat yaitu terselenggaranya urusan statistik dan data yang berkualitas serta sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
Sementara itu, terkait pelaksanaan SDI di Tanbu, Ardiansyah mengatakan saat ini penyelenggaraanya telah dimulai oleh seluruh SKPD Kabupaten Tanah Bumbu secara terpadu bersama pihak lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tutupnya. (barlis)