SUAKA – JAKARTA. KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membatasi ekspor nikel sudah tepat. Dan, keputusan Presiden tersebut sudah wajib hukumnya untuk kita dukung penuh.
Karena, Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di wilayah hukum Indonesia.
“Jadi, Indonesia sebagai negara berdaulat haram hukumnya untuk tunduk diam akan intervensi negara asing yang memaksa Indonesia agar mengekspor nikelnya,” kata Haidar Alwi Penanggung jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Selasa (17/12/2019)
Kalaupun benar, kata dia, Uni Eropa mau menggugat dan melaporkan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Maka, dapatkan dipastikan Joko Widodo tidak akan berjalan sendiri. Karena, rakyat Indonesia akan selalu ada bersama Presiden dalam suka maupun susah.
Memaksa Indonesia untuk mengekspor nikelnya telah melahirkan tanda tanya besar. Dan, tanda tanya tersebut melahirkan dugaan bahwa; kebutuhan nikel bagi negara asing tersebut akan dipakai untuk kebutuhan proyek masa depan asing berkaitan dengan tehnologi listrik yang akan dimonopoli oleh mereka dikemudian hari.
Salah satu proyek tehnologi masa depan yang berkaitan dengan listrik adalah ‘PowerBank’ yang akan doproduksi masal tahun depan untuk kebutuhan listrik di rumah. Dan, salah satu komponen terpenting ‘PowerBank’ tersebut adalah nikel dari Indonesia. Karena, nikel dari Indonesia yang berkwalitas untuk dijadikan salah satu bahan baku penting ‘PowerBank’ tersebut.
“Sehingga, ‘PowerBank’ tersebut hanya perlu waktu dua hari di charge dengan listrik PLN yang kemudian dapat bertahan hingga lima hari menyimpan / mensupport daya maximum kurang lebih 20.000 watt untuk kebutuhan di rumah sebagai pengganti pemakaian listrik dirumah sekaligus dapat menghemat listrik secara langsung,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurut dia, penting untuk bangsa Indonesia bersatu padu bahu membahu menjaga kedaulatan NKRI dari intervensi bangsa asing. Karena, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan di adu domba ketika kepentingan monopoli bangsa lain tidak dapat diakomodir oleh bangsa Indonesia.
Issue komunis jelas sudah tidak laku lagi dipakai untuk mengadu-domba bangsa Indonesia. Saat ini, mereka masih bisa memanfaatkan sekaligus memakai gerombolan intoleransi dan gerombolan radikalisme di Indonesia yang suka menghujat dunia barat dengan dalil agama tetapi mau menerima kucuran dana dari dunia barat.
“Jadi, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia selain bersatu mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Karena, Indonesia masih dianggap subur untuk tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme,” pungkas penggiat anti intoleransi, radikalisme dan terorisme ini. (red)