Banjarmasin, – suarakalimantan.com, Aspihani Ideris SH MH dinobatkan untuk memimpin Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (DPP P3HI) untuk masa bakti 2019-2024. Sebelumnya pimpinan tertinggi P3HI dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat, hasil Musyawarah Luar Biasa di sepakati berubah menjadi Dewan Pimpinan Nasional.
Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia ini dilakukan di Hotel Royal Jelita Banjarmasin, Minggu (8/9/2019) juga menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr HM Hadin Muhjad SH MHum duduk sebagai Ketua Dewan Pembina dan Penasehat DPN P3HI.
Usai pelantikan, Hadin Muhjad berharap, organisasi profisi advokat ini bertindak profesional. “Saya berharap P3HI ini akan meningkatkan terus kualitas anggotanya agar dipercaya masyarakat. Karena semakin tinggi kepercayaan, semakin laku dicari dan dibutuhkan,” katanya.
Kata Hadin, profesi seorang advokat itu sekarang ini masuk didalam jajaran penegak hukum yang setara dengan jaksa, polisi dan hakim. Sebagai penegak hukum, maka P3HI harus terlibat persoalan-persoalan tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan yang ada tiga pilar hukum itu sendiri.
“Mungkin nanti ada program walaupun advokat ini ada jasa yang mendapat imbalan tapi sebagai penegak hukum melihat masyarakat miskin banyak ada juga nanti mempunyai program membantu masyarakat seperti LKBH atau LBH, ada bantuan hukumnya,” ujarnya.
Sementara Aspihani Ideris mengaku sangat bersyukur dan berjanji menjalankan amanah sebagai Ketua Umum P3HI dengan sebaik-baiknya dan peniuh tanggung jawab.
“Alhamdulillah kita dipercayakan oleh kawan-kawan untuk khusus hasil rekomendasi dari rapat pleno DPP dulu DPP sekarang berubah menjadi DPN (Dewan Pimpinan Nasional) perkumpulan pengacara penasehat hukum Indonesia. Yang kemarin dilaksanakan 3-4 September 2019 memutuskan saya sebagai penerima mandat sebagai Ketua Umum DPP P3HI masa bakti 2019 -2020,” katanya.
Dosen Fakultas Hukum UNISKA ini mengatakan, hasil Munaslub hari ini (red Minggu 8 September 2019) keinginan tersebut sudah tercapai dan saya dikukuhkan sebagai Ketua Umum, didampingi Sekretaris Jenderal Wijiono dan Bendahara Umum H Marli.
“Kami berharap P3HI kedepan bisa berkembang dan kami memperlihatkan profesionalisme advokat artinya kinerja kami sebagai organisasi advokat ini kami tunjukan walaupun kami baru lahir dan akan kami buktikan bahwa kami bisa serta mampu bertahan untuk kedepan, jika bisa P3HI nomor satu,” katanya.
Kata Aspihani, dari 31 organisasi advokat yang ada di Indonesia, P3HI satu-satunya organisasi advokat yang didirikan, dibentuk dan dinotariskan di Kalsel berarti ini merupakan sebuah awal kebangkitan Borneo khususnya.
“Kita berharap tokoh-tokoh di Kalimantan ini bisa bergerak baik dibidang profesi hukum maupun profesi lainnya. Sehingga orang Kalimantan tidak dipandang sebelah mata. Mereka itu mampu untuk berkarya dan mampu terdepan ditingkat nasional,” ujarnya.
Menurut tokoh aktivis pergerakan Kalsel ini, P3HI bisa membawa bumi Kalimantan bisa berdikari di kancah nasional dan internasional.
“Kongkritnya setelah pelantikan ini kita menyampaikan keberadaan P3HI ini di institusi negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, dan lain sebagainya ditembuskan ke masing-masing daerah 34 provinsi yang ada di Indonesia ini,” pungkasnya. (K@stal)