Oleh : Dianto, S.E.
TINGGI-Nya biaya politik menjadi salah satu penyebab demokrasi Indonesia prosedural dan transaksional, karena untuk menjadi seorang bupati saja, seorang calon harus mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah, menjadi bupati perlu sekian puluh miliar, dan menjadi gubernur perlu sekian ratus miliar, Akibat adanya mahar politik tersebut, anak bangsa yang berkompeten dan berintegritas menjadi seorang pemimpin sering tersisih.
Seseorang yang sangat kompeten dan sangat berintegritas, namun tidak punya uang, akan sangat sulit menjadi pejabat publik seperti bupati, wali kota, atau gubernur, mengingat biaya yang sangat besar tadi sering pula para calon kepala daerah mencari sumber dana ke pengusaha atau pihak swasta lainnya dalam mencalonkan dirinya, sehingga saat terpilih menjadi kepala daerah, akan berusaha keras mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan berbagai cara.
Ironisnya, jika perolehan sumber dana kepala daerah yang terpilih untuk mengembalikan pinjamannya dari hasil korupsi, atau dari pihak-pihak yang nanti harus diganti dalam bentuk proyek-proyek saat telah menjabat, dan itu akan menjeratnya dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi. Jika menerima sumbangam dana politik di luar mekanisme yang sudah diatur maka dapat berisiko menjadi gratifikasi atau suap, sedangkan untuk calon incumbent agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dan perlu lebih berhati-hati dengan sumbangan dan dana politik.
Ini semua sudah terjadi dalam pesta demokrasi yang berjalan. Faktanya banyak kepala daerah yang terjerat hukum dikarenakan mereka melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatan yang diperolehnya hasil dari kompetisi pada perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung.
Momentum pesta demokrasi selalu menjadi ajang rekonstruksi tatanan birokrasi untuk satu periode selanjutnya, Tahun depan, rakyat Kalimantan Selatan akan menghadapi pemilu Kepala Daerah Tingkat provinsi (Pemilihan Gubernur) dan kepala daerah Kota Banjarmasin (Pemilihan Walikota) secara bersamaan, semua berharap pelaksanaan demokrasi ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas, dalam memajukan pembangunan daerahnya dan masyarakatnya.
Kami dari Komunitas Khatulistiwa Persada Borneo, dibawah binaan Sultan Haji Khairul Saleh bersama Ketua Umum H. Abdullah Sani, S.H., M.Ag. (Haji Dudung) bersama Wakil Ketua H. Wahyu firmansyah, S.KOM., S.H., M.A.P. dan Ketua Bidang Keorganisasian, Drs. H. Pambudi Djoko Purwanto, dan Ketua Bidang Strategi dan Politik Dianto, S.E., Ketua Bidang Advokat Muhammad Yusman, S.H., Faisal (Ichal) Ketua Bidang Riset dan Komunikasi – Ketua Harian Drs. Alimun Hakim, M.M. menghimbau kepada semua pihak, terutama partai-partai politik untuk menjalankan agenda pendidikan dan menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat, dikarenakan perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat supaya masyarakat peduli dengan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan amanah.
Masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai & calon individu peserta Pemilihan Kepala Daerah. Jika hal itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas, Jadi tidak hanya dinikmati oleh para elite politik.
Penulis adalah Ketua Bidang Strategi dan Politik, Komunitas Khatulistiwa Persada Borneo.