Masyarakat Turut diminta Awasi Pangkalan LPG Nakal

Masyarakat Turut diminta Awasi Pangkalan LPG Nakal

BANJARMASIN, Suarakalimantan.com – Keberadaan gas elpiji 3 kilogram menjadi polemik yang tak berujung pangkal. Pasalnya banyak masyarakat mengeluhkan pendistribusian gas tersebut, yang saharusnya diperuntukan bagi warga miskin atau masyarakat tidak mampu, Hingga kini masih belum tepat sasaran.

“Hal itu disampaikan oleh Drs Saut Nathan Samosir, Caleg DPRD Kota Banjarmasin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Banjarmasin Barat Nomor Urut 3. Dia menyebut hingga kini, masih ada masyarakat yang menyampaikan pada dirinya soal kelangkaan gas elpiji pada saat melakukan sosialisasi sebagai caleg, di jalan Cendrawasih Gang 1 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Sabtu, (02/03/2019).

“Menurutnya sering sekali menerima keluhan masyarakat disetiap melakukan sosialisasi susahnya mendapatkan LPG selalu menjadi keluhan warga, ketika dicek di lapangan memang masih ada yang susah mencari gas, dan ini sangat menjadi perhatian jadi harus benar-benar dihawasi.”Ucapnya.

“pengawasan harus intens dilakukan. Dengan cara mendata kemana saja gas elpiji yang masuk di Banjarmasin didistribusikan, jangan sampai salah sasaran dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan lebih. Kasihan masyarakat yang memang sepatutnya mendapat gas bersubsidi,”ujarnya.

“Samosir juga mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mengawasi soal pendistribusian gas di lingkungan masing-masing. “Masyarakat juga harus aktif. kalau memang ada bukti laporkan saja kepada pihak berwajib atau ke Pertamina,”pintanya.

“Ia menuturkan, beberapa waktu lalu diwilayah Basirih, ada empat pangkalan yang mendapat sanksi dari Pertamina karena ketahuan melakukan pelanggaran dengan menjual kepada pihak yang tidak dibolehkan dalam aturan.
“Pangkalan menjual LPG ke masyarakat hanya beberapa tabung saja, selebihnya disimpan dalam gudang yang tidak jelas karena gudang tanpa nama. Padahal LPG sudah dipesan oleh orang mampu yang berani membeli dengan harga lebih tinggi dari yang ditentukan pemerintah,”tuturnya.

Baca Juga:  Anggota DPD RI, bersama Puskesmas Landasan Ulin Timur Gelar Pengobatan Gratis

“Lebih lanjut dikatakan Samosir, peran masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan agar pangkalan tidak berani bermain dengan aturan.
“Kalau ada bukti segera laporkan saja apabila ada melihat pangkalan yang melanggar aturan. Terkesan selama ini pengawasan yang dilakukan pemerintah dan DPRD memang masih lemah. Karena itu kalau saya diberi kepercayaan menjadi wakil rakyat masalah ini akan saya tuntaskan,”Ungkap.Drs Saut Nathan Samosir,(@tim/htm)

Dibaca 28 kali.

Tinggalkan Balasan

Scroll to Top