Foto : Rifka Jaya
SUAKA – BANJARMASIN. Perpolitikan 2019 di Kalimantan Selatan rentan dengan perbuatan curang dan money politik. Hal ini di ungkapkan pemerhati politik dan ekonomi, juga salah satu petinggi LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Rifka Jaya kepada awak media ini, Rabu (23/1/2019).
Rifka memaparkan, langkah menuju parlemen baik di legeslatif Kota/Kabupaten, Propinsi, Pusat maupun DPD RI, mereka melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara pemilih, “Halal haram tidak mereka hiraukan lagi demi sebuah tujuan yang mereka inginkan,” cetus Rifka Jaya kepada sejumlah awak media.
Ia mengatakan, saat ini para calon legislator berlomba-lomba merebut hati masyarakat dengan janji-janjinya, bahkan tidak sedikit para caleg sudah menyiapkan budget per suara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahkan lebih dari itu. “se iring itupula seperti gayung bersambut, masyarakat kebanyakanpun bertanya berapa sih angkanya buat satu suara. Adakah duitnya kami siap memilih,” tutur Rifka menirukan salah satu ucapan masyarakat hasil investigasinya.
Ini semua sudah tidak bisa dipungkiri, kata Rifka, bahwa di Pemilu 2014 pola ini sudah terjadi, dan tidak menutup kemungkinan di Pemilu 2019 akan terjadi lagi pola seperti pemilu yang lewat, “ini persaingan loh, jadi saya berharap Bawaslu benar-benar pro aktif mengawasi mereka sehingga pesta demokrasi tidak tercederai oleh oknum ulah para caleg nakal tersebut,” ujar Rifka Jaya.
“Jiika para oknum CALEG realita di lapangan telah keluarkan budget yang banyak lantas secara otomatis sudah ter program dong bagaimana rencana strategi Caleg tersebut untuk mengembalikan modal politik ketika kelak terpilih dan duduk di kursi empuk legislatif. Juga sudah barang tentu mereka cari siasat untuk kumpulkan pundi-pundi berupa uang dengan berbagai cara pula walaupun menghalalkan segalanya” kata Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) ini.
Rifka menjelaskan, disisi lain, pengawasan paling mendasar dalam keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis tersebut, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.
Rifka Jaya mengharapkan adanya peran dan partisipasi masyarakat sipil dan lembaga independen dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi yang merupakan hal sangat penting dan bersejarah untuk kemajuan sebuah negara, sehingga pesta demokrasi tersebut bisa terpantau dan antisipasi setidaknya mengurangi kecurangan yang akan terjadi di Pemilu 17 April 2019 mendatang ini. (@tim)