Foto : Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru di Jalan Palang Merah No. 2 Banjarbaru Kalsel.
SUAKA – BANJARBARU. Hampir sebagian besar instansi Pemerintahan berdalih menolak bantuan sosial dengan alasan Dana Kas Kosong, tak terkecuali Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang juga tidak merespon surat perihal bantuan medis dan obat-obatan yang di mohonkan oleh organisasi Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat.
Ketua Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat Riduansyah, mengaku beberapa kali bertandang ke kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk minta bantuan untuk kegiatan sosial, “Aku sering bulak balik ke Dinas Kesehatan ini hanya mohon diberikan bantuan buat kegiatan sunatan massal yang kami laksanakan. Namun ternyata permohonan kami ditolak dengan dalih dana kas kosong,” ujar Riduan kepada sejumlah wartawan, Senin (3/9/2018) di Banjarbaru.
Menurut Riduan, permohonan bantuan dana untuk kegiatan sunatan massal tersebut di serahkan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru di karenakan ketiadaan dana taktis untuk membayar tenaga medis yang diambil dari beberapa puskesmas yang ada dilingkup Kota Banjarbaru.
Kekecewaan Riduan tidak bisa di sembunyikan ketika kegiatan sunatan massal mendekati hari yang di tentukan, ia mengaku menyampaikan surat proposal tertanggal 10 Agustus 2018 dan kerap kali bolak balik kantor Diskes dengan harapan mendapatkan bantuan tenaga medis atau obat obatan pendukung untuk kegiatan sosial yang akan dilaksanakannya.
Namun menurut Riduan, pihak Dinkes sendiri tidak bisa membantunya dengan berdalih tidak ada dana Kas. Padahal sebelumnya Kabid dan sekretaris Dinkes Banjarbaru pernah menyampaikan bisa membantu.
“Ini adalah potret pelayanan yang sangat buruk tehadap masyarakat dan mesti mendapat perhatian serius, tatkala ada salah satu masyarakat atau ormas yang mengadakan kegiatan demi membantu tugas peran dan fungsi Dinas kesehatan, namun yang terjadi di Dinkes Kota Banjarbaru justru tidak respon positif kegiatan sosial ini,” ucap Riduan.
Seharusnya, menurut Riduan Dinas kesehatan Kota Banjarbaru yang berkonsentrasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat sudah semestinya mampu menciptakan ruang layanan yang lebih luas , sehingga bisa mengakomodir apabila ada permohonan bantuan yang dampaknya langsung bersentuhan dengan masyarakat ekonomi lemah.
Hal ini di mungkinkan kurang maksimalnya layanan yang di berikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat, sungguh ironis ASN yang di bayar dengan pajak rakyat ini sangat lemah responnya terhadap bantuan yang langsung di kelola oleh masyarakat itu sendiri. (Red)