SUARA KALIMANTAN. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, (18/6), telah mengajukan kredibilitas pemerintah. Nilai ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018.
Menanggapi masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 itu telah dibatalkan atau dibatalkan. Selain mencederai semangat Reformasi, memang tidak ada alasan menjadikan perwira polisi yang aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, salah dalam jabatan fokusparpar.
Sebagaimana dilansir media Kabar3.com Fadli Zon mengatakan, masih banyak lagi yang lebih pas posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri. Namun Waketum Gerindra ini memaparkan pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipercayai. Pemerintah bisa menganggap telah melakukan kebohongan masyarakat, orang yang tidak jelas.
Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menggambarkan Komjen M. Iriawan kini tidak lagi aktif di lingkungan Mabes Polri, yang saat ini sedang berlangsung Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada. Alasan itu hanya merupakan salah satu yang harus diplot menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Jadi, mutasi yang membahas dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.
Tetap ditunjuknya nama yang tepat untuk memunculkan pertanyaan. Bagaimana pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, hingga menjurus ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja. Saya menemukan ada tiga laporan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan ini telah membuahkan kredibilitas pemerintah.
Dulu Presiden memanggilnya untuk masalah. Mendagri dan Kapolri juga menarik kembali uang tunai tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan uang tersebut. Tapi tiba-tiba saja hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong?
Ke depan, sulit bagi masyarakat untuk gampang mempercayai Baca pemerintah. Apa yang dilakukan dengan yang dilakukan. Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh proses demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan.
Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat yang berusaha netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun Pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini adalah contoh Polri yang merupakan milik bersama kita.
Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat ini masalah pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat contoh rawan. Penilaian itu terbukti tidak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat tidak termasuk zona merah Pilkada.
Proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tidak mau dikoreksi dari hal-hal yang ada dapat memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat. Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai saat ini. Pemerintah jangan menipu rakyat. (red)