SUAKA-JAKARTA – Aktivis mahasiswa 98 yang tergabung dalam Merdeka 100 % (DERAP) meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencopot menteri secara terang-terangan tak sejalan lagi dengan program Nawacita.
Saat ini, menurut Ketua umum DERAP 100% Aznil, masih banyak pembantu-pembantu Presiden bermental rent seeking alias bermental calo.
Praket rent seeking menurutnya, sudah terjadi sejak dulu. Dirinya yakin, orang yang berada didalam lingkaran kekuasaan sekaligus punya kekuasaan akan mengggunakan kesempatan itu.
“Dalam sejarah politik di Indonesia bahwa akar korupsi terdapat dalam praktik pemburuan rente yang sudah berurat-akar sejak zaman pra kemerdekaan. Para elite secara sistematis menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi setiap pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran,” ujar Aznil didampingi Jubir DERAP 100 % Amos Hutauruk di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jum’at (13/4/2018).
Menurutnya, beberapa pola praktek rent seeking yaitu Rent creation, dimana perusahaan mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok. Rent Extraction, politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan.
Selain kedua pola di atas, menurut Aznil, masih ada satu pola lagi, yaitu: Rent Seizing, dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya.
“Kasus rent seeking di Indonesia dapat kita telusuri pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, terdapat persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupunlisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Dengan fasilitas tersebut, pemilik rente ekonomi memperoleh dua kentungan. Pertama, mendapatkan laba yang berlebih. Kedua, mencegah pesaing masuk dalam pasar,” ungkapnya.
Untuk itu, DERAP 100 % sebagai loyalis Jokowi yang kritis dan sekaligus organ mengawal cita-cita reformasi yamg diperjuangkan teman-tenan 98 dulu dengan nyawa, darah dan airmata menminta Presiden mencopot dan menangkap Menteri atau pejabat negara atau birokrat melakukan praktek untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya.
Kami menduga Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita diduga mempunyai peran tersebut.
“Kami menduga dua menteri itu bermental rent seeking dan harus dikaji dari posisinya,” kata Aznil.
Disamping itu kita meminta agar pemerintah membentuk sistem pendataan pangan nasional yang terpercaya dan akurat.
“Kita tantang Presiden Jokowi membersihkan orang-orang dilingkungannya atas praktek-praktek rent seeking itu,” jelasnya.
Aznil menambahkan, Presiden Jokowi harus meminta laporan progres faktual ketahan pangan yang telah dilakukan oleh pembantunya dengan data yang jujur dan bisa ditelusuri publik dari hilir sampai ke hulu.
“Para pembantu Presiden jangan menyuguhkan data yang asal-asalan. Data yang disuguhkan harus sesuai bukti,” Aznil menjelaskan. (TIM)