SUAKA-JAKARTA. Dalam pemberitaan yang direlis awak media online suarakalimantan.com, tentang perkara pengusutan dua kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak oleh beberapa aktivis Kalimantan Selatan agar jangan tebang pilih dan lebih tuntas dalam penanganannya.
Terutama, kasus OTT oleh KPK yang menjerat Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) non aktif Abdul Latif bersama koleganya, dan juga serta disertai bebetapa fakta baru yang muncul dalam pengembangan perkara suap pemulusan Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal PDAM Bandarmasih yang saat ini masih dalam proses persidangan di PN Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.
Pantauan media ini dalam beberapa minggu sebelumnya aksi unjuk rasa pun dilaksanakan oleh aktivis berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat asal Kalimantan Selatan, diantaranya LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KAKIMANTA), Aliansi Pemantau Korupsi (APEK) dan berbagai LSM lainnya yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Kav 4, Guntur, Jakarta Selatan,
Kemudian dilanjutkan kembali aksi unjuk rasa yang sama diikuti puluhan orang dengan mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Rabu (21/3/2018).
Koordinator KAKI Kalsel Akhmad Husaini mendesak agar pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus OTT menjerat Bupati HST non aktif Abdul Latif bisa terus dikembangkan KPK. “Termasuk, fakta baru yang terungkap di persidangan kasus PDAM Bandarmasih di PN Tipikor Banjarmasin, seperti adanya ijon anggaran proyek pipanisasi Rp 400 juta, sudah seharusnya diusut tuntas KPK. Jangan terhenti pada empat tersangka saja,” cetus Husaini.
Menurut dia, selama ini harapan masyarakat Kalsel terhadap komisi anti rasuah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat besar, sehingga harus dibuktikan dengan mengusut kembali fakta-fakta baru dari kasus PDAM Bandarmasih tersebut.
“Kami mendesak agar pihak rekanan yang diduga terlibat dalam kasus PDAM Bandarmasih juga diusut KPK. Sebab, tak mungkin hanya ada empat tersangka dalam kasus itu, pasti banyak pihak lain yang turut terlibat,” cetus Husaini.
Dia mencontohkan adanya fakta ijon anggaran Rp 400 juta yang diambil orang kepercayaan penguasa Balai Kota, terungkap dalam persidangan di PN Tipikor Banjarmasin, harus kembali dibuka KPK menjadi kasus baru. “Begitupula, OTT Bupati non aktif HST Abdul Latif, tak mungkin hanya empat tersangka. Tidak mungkin pula, dinas-dinas terkait tak terlibat. Makanya, kami mendesak KPK agar mengusut tuntas,” tegas Husaini.
Sedangkan dalam kasus PDAM Bandarmasih, Husaini mengatakan sangat jelas muara uang suap yang menjadikan Muslih (Direktur PDAM Bandarmasih) bersama Trensis (Manager Keuangan) dan mantan Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali serta Andi Effendi sebagai tersangka, tanpa ada keterlibatan pihak rekanan.
“Dari fakta persidangan terungkap, uang itu berasal dari PT Chindra Santi Pratama (CSP), perusahaan rekanan PDAM Bandarmasih yang mendapat proyek dari pabrik air. Mengapa yang diusut hanya pemberi dan penerima suap? Seharusnya perusahaan atau pihak swasta juga diusut karena turut memberi uang pelicin, ya seperti kasus dalam OTT Bupati HST. Pertanyaannya mengapa KPK tak mengusutnya?” cecarnya.
Husaini pun mengatakan kedatangan para aktivis ke Gedung KPK sebagai bentuk dukungan agar komisi anti rasuah itu tetap lurus dan berani mengusut tuntas semua kasus korupsi dan indikasi penyelewengan, termasuk di Kalsel. “Ini aksi pertama, kami akan datang lagi ke KPK. Kami akan terus memantau kerja KPK dalam mengusut kasus korupsi di Kalsel,” tandasnya.
Usai berorasi dan berdialog, Koordinator KAKI Kalsel pun menyerahkan surat pernyataan sikap sekaligus informasi adanya indikasi penyelewengan di Kalsel kepada Humas KPK, Birgita Simbolon. “Kami sangat berterima kasih atas informasi soal indikasi penyelewengan yang disampaikan rekan-rekan LSM. Tentu semua laporan akan ditindaklanjuti KPK,” ujar Birgita Simbolon. (TIM)