SUAKA – BANJARMASIN. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rakor Penanganan Konfliks sosial Kalsel 2017, serta menggagas sitem informasi pelaporan rencana aksi terpadu penanganam konflik sosial.
Bukan hanya itu, setali tiga uang, Kesbangpol juga melakukan inovasi dengan mensiagakan Ormas/LSM untuk mencegah redikalisme guna pembangunan Kalsel.
Pantauan media ini, sangat di sayangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan dalam menggelar rakor Penanganan Konfliks sosial Kalsel 2017 tidak mengundang LSM-LSM yang berbasis nasional yang ada di Kalsel ini. Apakah ini disengaja atau pihak Kesbangpol kelupaan mengundang mereka atau memang Ormas/LSM Yang diundang ini merupakan organisasi yang berpihak ke pemerintahan yang ada.
Rapat yang digelar di Aula Badan Kesbangpol Prov Kalsel, Kamis (31/8/2017) tersebut dihadiri perwakilan Ormas dan TNI dan Poli serta tampak Hadir pula Kepala Badan Intelejen Daerah (BIN), Brigjen Daru Cahyono, serta dari Polda Kalsel, yang diwakili oleh Kompol Widodo.
Kepala Kesbangpol Prov Kalsel, Taufiq Sugiono mengharapkan, seluruh ormas memiliki struktur yang bertanggung jawab terhadap peran wawasan kebangsaan sehingga selaras bisa membantu untuk pencegahan kepada konflik sosial.
Disebutkan Taufiq Sugiono bahwa lantar belakang yang ada sering terjadi yakni lonflik sosial di Kalsel selama in lebih cenderung kepada lantar belakang ekonomi.
“Termasuk di Tanjung kemarin yang berujung penembakan itu bukan karena perbatasan akan tetapi lebih kepada faktor ekonomi. Dan ini tidak perlu terjadi karena kurang komunikasi saja.
Disebutkan dia, potensi konfliks di areal perbatasan kalsel sementara ini, masih tidak ekstrem, dan jika ditarik maka kembali ke persoalan problem kepentingan masyarakat dan berbau kepada ekonomi.
Terkait hal yang berkaitan dengan ormas yang beraliran keras, sambungnya tetap dimonitor dengan cara melakukan investarisasi dalam rangka melakukan pencegahan atau preventive. (TIM)