SUAKA – KOTABARU . Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas dan antisipasi potensi Konflik Nelayan di wilayah perairan, Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri menggelar diskusi bersama perwakilan kelompok nelayan Kota Baru Kalimantan Selatan Pada Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Pulaulaut Utara Kotabaru dan dihadiri oleh Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, AKBP Suratno, S.H., M.M., DPD HNSI Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Tangkap Juwartono, Ketua Ranting HNSI Kecamatan Pulau Laut Utara Yusran serta sejumlah perwakilan kelompok nelayan Jaring Lampara dasar dan Jaring Rajungan.
Diskusi ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kamtibmas, mencegah konflik sosial di wilayah perairan, serta menyerap aspirasi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kelautan.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah zonasi Penangkapan ikan dan Perbedaan alat tangkap yang kerap memicu terjadinya kesalahpahaman antar nelayan.
AKBP Suratno dalam kesempatan diskusi dengan Nelayan menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog terbuka, serta mendorong sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat pesisir, dan kelompok nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan Pesisir sekaligus menciptakan suasana aman dan tertib.
” Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri akan terus melakukan patroli rutin, dialog, dan sosialisasi bersama komunitas nelayan guna memperkuat sinergi serta mencari solusi melalui jalur musyawarah apabila terjadi perbedaan kepentingan. Kami percaya, dengan komunikasi yang baik dan kesadaran bersama, perairan kita akan tetap aman, tertib, dan produktif bagi seluruh nelayan”ujar AKBP Suratno
Ketua Ranting HNSI Kecamatan Pulau Laut, Kotabaru.Yusran Mengapresiasi inisiatif Dit Polair Korpolairud Baharkam Polri yang telah meluangkan waktu untuk membangun komunikasi dengan Nelayan dan menyampaikan sejumlah tantangan dihadapi nelayan, termasuk persoalan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang rencananya akan diganti dengan alat tangkap ramah lingkungan, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman dengan nelayan rajungan saat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia juga berharap Ditpolairud Korpolairud Baharkam Polri dapat menjadi penghubung antar nelayan dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan.
Juwartono DPD HNSI Kalimantan Selatan Bidang Tangkap menambahkan Geografis Peraiaran Kalimantan selatan dangkal sehingga jarak nelayan melakukan penangkapan ikan lebih jauh hal itu mengakibatkan kapal – Kapal sering berdekatan pada lokasi penangkapan ikan, perbedaaan ukuran kapal, Perbedaan penggunaan alat tengkap, tidak adanya alat Navigasi mengakibatkan kapal tidak mengetahui pasti Posisi kapal pada saat beroperasi hal tersebut yang mendasari terjadinya gesekan antar nelayan.
Kami berharap pemerintah dapat mengatur zonasi penangkapan ikan sesuai dengan Ukuran dan alat tangkap yang digunakan agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman antar nelayan yang memicu terjadinya konflik antara nelayan di wilayah Kotabaru.
Dengan kehadiran Pemerintah melalui PSDKP Provisi Kalsel dan instasi terkait kami berharap untuk melakukan Sosialisasi terkait aturan penggunaan alat tangkap dan Zonasi penangkapan ikan karena keterbatasan pengetahuan nelayan seringkali keluar dari zona Tangkap.
“Saya berharap dapat mengedepankan pembinaan daripada penegakan hukum terhadap nelayan karena hal tersebut menjadi salahsatu pemicu terjadinya Konflik dan Kami siap mendukung penuh Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah perairan agar tetap kondusif,”ucap Juwartono.
Di akhir diskusi, para pihak sepakat untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah perairan Kotabaru dan menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme musyawarah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat nelayan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan laut sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan nasional. (wan/dam)
