SUAKA – KOTABARU. Anggota DPRD Kotabaru dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rahmad S. Pd, menggelar reses tahap pertama di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru. Kegiatan yang berlangsung , Senin (17/02/2025) , bertempat di Aula SMPN Pamukan Barat , dan dihadiri oleh masyarakat, perwakilan pemerintah desa, serta para guru honorer yang dikoordinir oleh Ketua PGRI Pamukan Barat, Muhammad Iqbal Al-Husaini, S. Si.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Iqbal Al-Husaini menyampaikan keluhan terkait ketidakpastian status tenaga guru honorer. Ia menyoroti nasib para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai status kepegawaian mereka.
Mewakili Kepala Desa Mayang Sari, Suyitno menyampaikan apresiasi kepada Rahmad S. Pd atas kesediaannya mendengar dan menampung aspirasi warga. Ia menegaskan bahwa perjuangan di daerah bukan hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan guru honorer.
Menanggapi hal tersebut, Rahmad S. Pd menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga pendidik yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berjanji mencari solusi regulasi agar para guru yang terkendala administrasi tetap bisa diperbantukan sebagai tenaga pendidik.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi tenaga guru honorer, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi tetapi belum mendapat kepastian status. Salah satu contoh, ada guru yang sudah 16 tahun mengabdi sebagai honorer, tetapi belum terdaftar dalam insentif daerah (Insenda). Ini sangat memprihatinkan,” ujar Rahmad.
Sebagai seorang yang berlatar belakang pendidik, Rahmad menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang demi kesejahteraan guru honorer. Ia juga memberikan motivasi kepada para guru agar tetap semangat dan tidak menyerah dalam memperjuangkan hak mereka.
“Karena saya juga bagian dari tenaga pendidik, saya memahami betul bagaimana perjuangan guru honorer. Saya siap memperjuangkan hak-hak saudara-saudara semua,” tambahnya.
Rahmad juga mengapresiasi peran Ketua PGRI Pamukan Barat yang turut mengawal aspirasi ini secara langsung. Ia berharap sinergi antara pemangku kebijakan dan organisasi profesi dapat mempercepat penyelesaian masalah tenaga honorer di bidang pendidikan.
Reses ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik di wilayah tersebut, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat dan wakil rakyat di DPRD Kotabaru. (dam)
