suarakalimantan.com – Banjarbaru. Ketua umum (Ketum) Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Aspihani Ideris berpendapat, diskualifikasi atau pembatalan yang di lakukan KPU Kota Banjarbaru terhadap pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 2 Aditya Mufti Ariffin – Habib Abdullah Al Kaff patut di duga adalah perbuatan zalim.
“Seharusnya KPU Kota Banjarbaru ini dalam memutuskan pembatalan ini harus benar-benar mengkaji secara mendalam dan sesuai dengan prosedur etika hukum yang ada. Ya seharusnya profesional lah bertidak baik Bawaslu maupun KPU Banjarbaru. Dan dimungkinkan terindikasi tindakan mereka adanya aktor intelektual berkekuatan penuh sehingga pembatalan tersebut terbawa arus, maaf, maaf patut di duga seperti terkondisikan oleh kekuatan hukum kekuasaan,” kata Aspihani kepada wartawan, Jum’at sore (1/11/2024).
Tokoh pencetus Pemekaran Kabupaten Gambut Raya ini pun menggap putusan KPU Kota Banjarbaru yang mendiskualifikasi atau pembatalan Paslon Aditya – Habib tersebut sangat tergesa-gesa dan perlu dikaji ulang.
“KPU adalah lembaga independen yang bertugas mengurusi urusan pemilu, jika seandainya seorang yang bijak, di saat menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi, jangan memutus tanpa menelaah dan mengkaji terlebih dahulu. Atas perbuatan ini setiap orang wajarkan menduga ada aktor intelektualnya yang meng setting pencekalan terhadap pencalonan paslon Aditya – Habib ini,” ujarnya.
Mendapat kabar atas putusan KPU Kota Banjarbaru tersebut, Aspihani pun mengaku langsung menghubungi bapak Aditya Mufti Arifin via SMS WhatsApp dengan mengusulkan untuk melakukan perlawanan hukum guna menuntut keadilan yang masih ada.
“Saya sudah SMS sama beliau, bahkan saya minta selama tiga hari ini beliau harus melakukan perlawanan hukum dengan menggugat baik ke PTUN Banjarmasin maupun ke Mahkamah Agung serta melaporkan ke DKPP di Jakarta. Semoga saja harapan penegakan keadilan tersebut masih ada di Bumi Lambung Mangkurat ini,” ungkapnya. (red)