SUAKA – JAKARTA. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY bakal menjadi tuan rumah Musyawarah Rakyat alias Musra ke XIX bulan Januari tahun depan.
“Musra telah kami agendakan waktu dan tempat pelaksanaannya. Insya Allah Musra akan di adakan di provinsi DIY pada akhir bulan Januari 2023 mendatang,” kata Sekretaris Musyawarah Nasional (Musra) Taki Reinhard Parapat, kepada wartawan, Senin 5 Desember 2022.
Menurutnya, saat ini panitia daerah yang ada di Yogyakarta sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Musra tersebut.
“Teman-teman kami di Yogyakarta sudah bekerja dan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah,” ungkap dia.
Dijelaskan Sekertaris Nasional Musyawarah Rakyat ini, Musra di DIY bulan Januari itu akan diadakan di Kota Yogyakarta atau di kabupaten Sleman, Yogyakarta.
“Jika tidak ada aral melintang pelaksanaanya tanggal 29 Januari. Untuk tempanya ada beberapa alternatif, di Kota Yogya atau kabupaten Sleman,” jelasnya.
Saat ditanya siapa saja tokoh yang bakal hadir dalam acara itu Taki menjawab diplomatis.
Selain sambutan Presiden, ada beberapa tokoh nasional dan daerah Yogyakarta yang akan hadir dan juga pembicara dari kalangan akademisi sebagai pembicara utama.
“Mudah-mudahan presiden Jokowi bisa hadir dan menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya untuk melayani rakyat. Tentu kami tetap akan nengundang beliau untuk menjadi pembicara utama,” urai Taki.
Masih menurut Taki, Musra digelar mempunyai 2 (dua) agenda utama yakni;
Pertama, menjadi wadah untuk menampung keinginan) aspirasi rakyat membahas program prioritas utama usulan rakyat, kedua Musra membahas beberapa tokoh daerah dan Nasional yang paling cocok untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 nanti.
“Musra selain agenda prioritas kebangsaan, juga membahas nama-nama calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2024, dan juga mencari siapa yang cocok melanjutkan estafet Presiden Jokowi nantinya,” jelasnya.
Kami berharap, Pilpres 2024 akan terpilih Presiden Republik Indonesia ke-8, yang memiliki kemiripan yang sama dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan penataan pembangunan yang sudah berjalan sangat baik ini.
“Presiden mendatang harus melanjutkan progam presiden Jokowi yang belum selesai untuk mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (Witan)