Suarakalimantan.com, Bangkalan, – Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK), sangat prihatin dan sangat miris melihat dan mendengar bahwa beberapa desa yang ada di kecamatan arosbaya kabupaten Bangkalan tidak mempunyai kantor desa.
Baihaki Akbar, sangat prihatin dan miris mendengar dan melihat beberapa desa yang ada di kecamatan arosbaya kabupaten Bangkalan tidak mempunyai kantor desa padahal setiap tahun mendapatkan Dana Desa, dan yang tidak masuk akal ada beberapa desa yang menganggarkan keperluan kantor desa, Rehab, dan pembangunan fisik, Rabu (15/6/2022).
Dengan temuan fakta tersebut maka kami berkomitmen untuk mengirim surat secara resmi ke Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, KPK RI, Mabes Polri, dan BPK RI supaya ada tindak lanjut Pemeriksa BPK beberapa hari yang lalu dan kami juga akan meminta kembali BPK untuk melakukan audit kerugian negara di masing-masing desa secara cermat dan teliti, ucap Baihaki Akbar.
Kemarin hari Selasa 14/6/2022 kami sudah melaporkan kasus dugaan tindak pidana Korupsi yang di duga dilakukan oleh kades Buduran dan hari Kamis 16/6/2022, kami akan kembali melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi terkait pengadaan mobil kesehatan, sumber anggaran DD tahun 2018 yang di duga melibatkan oknum pejabat kecamatan dan 18 Pemerintah Desa yang ada di kecamatan arosbaya kabupaten Bangkalan. Pungkasnya
(Tim)