Suarakalimantan.com, Banjarmasin – Aksi demo susulan yang di lakukan Aspirasi Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP), Asosiasi Angkutan batubara, Asosiasi tongkang, dan Forum LSM HSS terus berlanjut. Massa yang berjumlah ribuan itu datang ke Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Lamabung Mangkurat, Rabu (22/12/2021) .
Massa menuntut agar dicabutnya garis polisi (police line) di jalan Houling PT. Antang Gunung Meratus di Desa Suato Tatakan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
Dalam aksi demo, para demonstran meminta kepada DPRD Prov Kalsel untuk memanggil kedua pihak terkait agar segera mencabut portal atau garis polisi (police line) sudah terpasang hampir 1 bulan yang lalu, supaya mereka dapat kembali beraktifitas karena selama ini mereka hanya mengandalkan mata pencarian disekitar tambang tersebut untuk menghidupi anak dan isteri.
Para peserta aksi demo ini juga membawa anak istrinya ke Banjarmasin, seperti peserta demo yang bernama Leni asal Sungkai. Ia datang  bersama suami dan anak-anaknya serta rombongan lainnya.
“Kami datang bersama seluruh karyawan PT Gunung Hidayah menggunakan bis,”ujar Leni.
Leni menambahkan, sudah hampir tiga pekan suaminya tidak bekerja akibat sengketa Jalan di KM 101 Tapin. Jangankan tuk bayar angsuran, tuk makan aja kami susah. Ia berharap masalah ini cepat terselesaikan, agar para pekerja dapat beraktivitas seperti sedia kala,”keluh Leni
Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja dan Aparatur Pemerintah Parlemen (KPK-APP) Kalsel Aliansyah sewaktu dengar pendapat untuk kedua kalinya diruang Aula DPRD Prov Kalsel menekankan, agar Ketua DPRD Prov Kalsel memberikan sanksi terhadap kedua perusahaan ini apabila tidak dapat berhadir pada Senin (27/12/2021) depan. Mendengar pernyataan tersebut, Ketua DPRD Prov Kalsel akan menyampaikan ke Kementerian bahwa izin mereka akan dibekukan.
“Merupakan angin segar bahwa kita juga telah berhasil menyampaikan aspirasi pada hari ini kepada DPRD Prov Kalsel dan juga dari perwakilan Pemerintah Prov Kalsel serta Polda Kalsel,”ujar Aliansyah.
Aliansyah juga sangat mengapresiasi Ketua beserta anggota DPRD Prov Kalsel terkait demo pada hari ini, karena sudah menerima respon serta menfasilitasi masyarakat di Banua, khususnya warga Tapin dan Hulu Sungai Selatan.
“Semoga kedua perusahaan besar yang mempunyai sengketa dilahan tersebut pada hari Senin (27/12/2021) agar menyelesaikan persoalannya, jangan sampai masyarakat Kalsel dikorbankan,” tutup Aliansyah.
(Faisal)