SuaraKalimantan.com, Palangka Raya
Otonomi khusus yang telah berjalan selama 20 tahun telah terbukti tidak membawah perubahan apapun, khususnya bagi rakyat Papua, kondisi objektif yang dialami rakyat Papua sangat jauh dari kata sejahtera.
Menurut data dari UNICEF pada tahun 2019-2020 angka kematian Ibu dan Anak di Papua paling tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 305 per 1000 kelahiran, hampir 30% dari 1000 ibu yang melahirkan di Papua meninggal di Rumah Sakit setiap tahun, itu terjadi pada saat proses mengandung, persalinan dan atau pasca melahirkan.
Pada tahun 2002 jumlah angka kematian bayi (Invant Mortality Ratio) berdasarkan SKDI 56 bayi meninggal per 1000 kelahiran.
Angka kematian terus meningkat yaitu pada tahun 2017-2020 justru mengalami kenaikan menjadi 257 kematian per 1000 kelahiran, ditamba beberapa kasus kematian massal di asmat dan yahukimo yang sengaja disembunyikan oleh negara dan media mainstream.
Tidak sampai disitu, Pemerintah Indonesia berencana untuk membelah wilayah Papua menjadi 5 provinsi baru, yang dimana keinginan itu sangat ditentang oleh seluruh masyarakat akar
rumput di Papua bahkan seluruh elit politik di Tanah Papua, penolakan ini sangat jelas bertentangan dengan syarat-syarat pembentukan DOB yang dimana factor jumlah penduduk Papua yang telah menjadi minoritas di tanah sendiri.
Berkait dengan hal membagi wilayah Papua yang hanya berdasarkan informasi intelejen yang dikemukankan oleh Tito Karnavian sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan keinginan rakyat Papua itu sendiri.
Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih terus terjadi, hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) dirampas, dan kondisi dunia pendidikan yang begitu buruk, itu terbukti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang terendah se-Indonesia.
Dengan data di atas tentunya menjadi barometer bahwa dimasa keberlangsungan otsus selama 20 tahun di atas Tanah Papua, tak membawah perubahan dan nilai positif bagi peradaban manusia Papua, itu menjadi bukti kuat bahwa otonomi khusus telah
GAGAL diterapkan di tanah Papua.
Maka dengan ini kami yang tergabung di dalam Papua Menggugat dan menuntut dalam bentuk pernyataan sikap sebagai Mahasiswa Asal Papua yang saat ini berada di Kota Palangka Raya, adalah sebagai berikut :
1. Kami Mahasiswa Papua dengan tegas menolak perpanjangan OTONOMI KHUSUS JILID II di Papua dan Papua Barat karena OTSUS telah gagal total.
2. Menolak segala macam bentuk tawaran DOB (Daerah Otonomi Baru) di tanah Papua.
3. Menolak pembangunan Kodim dan Negara segerah tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua.
4. Segera Hentikan dan Tutup eksploitasi hutan, Penanaman Kelapa Sawit (Manokwari Selatan, Merauke,Boven Digoel) PT.Freeport, LNG tangguh (Bintuni), Petrocina dan british petroleum di Sorong. Segerah hentikan penambang ilegal dan mendesak Gubernur Papua untuk segera mencabut izin pengelolaan Blok Wabu di Intan Jaya.
5. Kami mahasiswa Papua di kota studi Palangka Raya mengutuk keras tindakan parah elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung Otsus dan meminta
DOB.
Koordinator Aksi sekaligus Juru bicara aksi Mahasiswa Papua di Palangka Raya Kalimantan Tengah,  Alfons Gwijangge menegaskan ada lima isi tuntutan kami dalam aksi damai yang kami laksanakn di depan halaman asrama Mahasiswa Papua di Palangka Raya, pada hari ini Sabtu (27/2/2021).
Aksi damai ini sekali lagi kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami atas apa pun yang terjadi di tanah kelahiran kami yaitu tanah Papua.
Yohanes Eka Irawanto, SE
Dibaca 32 kali.