SUAKA – PALANGKA RAYA. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi untuk terus dilakukan oleh Pemerintah daerah dan juga lembaga vertikal Pemerintah Pusat yang ada kantor wilayahnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya pada tahun 2020 ini menargetkan status wilayah bebas korupsi (WBK) dengan mengelar apel siaga pada Rabu (2/9/2020) di halaman Kantor PT Palangka Raya di ruas jalan RTA.Milono pagi sekitar pukul 07.15 wib.
Humas Pengadilan Tinggi Palangka Wahyu Prasetyo Wibowo mengatakan, apel siaga menuju WBK yang kami laksanakan tadi tentunya untuk menyamakan langkah dalam menuju Pengadilan Tinggi Palangka Raya mewujudkan status WBK pada tahun ini dari KEMENPAN – RB.
Wahyu lebih jauh mengatakan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Maka dari pada itu tegas Wahyu dalam menuju untuk mendapatkan WBK Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah menyiapkan beberapa langkah diantaranya adalah, memberikan pelatihan/pembinaan peningkatan aparatur pegawai di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
Selanjutnya sudah tersedia loket pelayanan satu pintu guna mempermudah proses pelayanan administrasi baik secara online maupun secara ta tap muka langsung.
Berkaitan dengan adanya pademi covid 19, maka banyak juga pelayanan kami melalui sistem online. Aplikasi sistem online ini juga yang terus kami kembangkan sebagai bentuk inovas pelayanan di kantor kami.
“Kami optimis untuk Pengadilan Tinggi Palangka Raya bisa mendapatkan WBK dari MENPAN-RB pada tahun ini juga,” pungkasnya kepada awak media ini. (Yohanes Eka Irawanto, SE).