SUAKA – MARTAPURA. Rencana aksi demontrasi besar-besaran di DPRD Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, dengan misi memberikan dukungan moral terhadap anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang berbagai kebijakan Bupati Banjar dalam Pemerintahan Kabupaten Banjar ternyata tidak hanya gertak isapan jempol. Pasalnya tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat Kalsel yang terlibat didalamnya menjelang aksi demo pada Senin besok, (8/1) menggelar pertemuan di Bincau Martapura, Minggu, 7 Januari 2018.
Menurut Ketua Koordinator Aksi Dukungan Terhadap Hak Angket DPRD Banjar, Subhan Saputera memastikan bahwa besok Senin (8/1) akan dilaksanakan demontrasi besar di kantor DPRD Banjar, “Positif sudah, besok dipastikan demo akan kami laksanakan. Namun berkaitan dengan massa pendukung yang ikut dalam aksi besok Insya Allah sudah siap, begitu juga dengan spanduk-spanduk sudah kami siapkan,” papar Ketua Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlementer (PKAPP) Kalimantan Selatan, di Bincau Martapura, Minggu (7/1) kepada wartawan disela-sela makan siangnya.
Menurutnya, kenapa aksi demontrasi akan dikaksanak, menurut mantan anggota DPRD Hulu Sungai Tengah dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014 ini mengeluhkan bahwa masyarakat sudah merasa resah dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar dianggap tidak memihak kepada masyarakat yang pada akhirnya terbentuk Pansus Hak Angket DPRD Banjar. “Aksi yang kami lakukan besok (Senin, 8 Januari 2018), memberikan dukungan kepada panitia hak angket untuk mengusut tuntas carut marut mutasi dan promosi jabatan yang diduga terjadi jual beli jabatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” beber Subhan Saputra kepada wartawan.
Senada juga, Bahrudin, memastikan, aksi yang dilaksanakan pada besok Senin 7 Januari 2018, memberikan dukungan moral kepada Pansus Hak Angket DPRD Banjar yang sudah terbentuk, “Kita berharap Anggota DPRD Banjar yang menjadi panitia Hak Angket dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang mengganggu dalam mengkritisi mutasi jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diduga terjadi kongkalikong oleh oknum-oknum diluar pemerintahan,” ujar Udin Palui sebutan akrabnya dalam panggilan keseharian, Minggu (7/8) di Bincau-Martapura.
Menurut Ketua Umum Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat (KSHNM) Kalimantan Selatan, dalam aksi yang akan dilaksanakan besok (Senin, 8 Januari 2018), pihaknya mengaku sudah mempersiapkan massa dari berbagai kalangan, baik massa masyarakat Kabupaten Banjar sendiri, maupun massa dari anggota LSM yang tergabung dalam aksi dukungan terhadap Hak Angket DPRD Banjar tersebut, “Massa dan atribut lainnya sudah kami siapkan, sehingga saya pastikan besok ratusan massa akan memadati halaman kantor DPRD Banjar,” tegas Bahruddin ini menjelaskan kepada wartawan.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris juga memaparkan, bahwa aksi yang akan dilaksanakan kelompoknya dan masyarakat besok (8/1) merupakan sebuah bentuk dukungan moral terhadap Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPRD Banjar, “Kita mendukung penuh kawan-kawan di DPRD Banjar tersebut membentuk Pansus Hak Angket dengan harapan jangan sampai ada yang goyah hanya karena pimpinan partainya melarang atau menginterpensi keadaan.” imbuhnya.
Selanjutnya, tokoh LSM Kalimantan ini menaparkan bahwa, didalam UU No. 17 Tahun 2014 memberikan amanah kepada DPRD, bahwa Hak Angket tersebut bertujuan guna memberikan wewenang kepada Pansus untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Aspihani singkat kepada wartawan, Minggu (7/1) di Bincau-Martapura. “Insya Allah dukungan ini akan saya sampaikan langsung ke Ketua DPRD Banjar, kanda H Rusli, karena apabila beliau (red H Rusli) tidak memberikan dukungan, Pansus itu tidak bisa berjalan dengan mksimal,” paparnya.
Wartawan : Zakir
Redaktur : Kastal
Editorial : Suhaimi