Suara Kalimantan – Jakarta. Wacana pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya – Kalteng ternyata benar-benar sudah dalam tahap pengkajian, buktinya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjanjikan menargetkan akan menyelesaikan kajian rencana pemindahan Ibukota negara ditahun 2017 ini juga. “Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya kita akan memulai segala proses. Kajiannya mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya,” ujar Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, SE, MUP. Ph.D. di acara Halal Bi Halal Bappenas di Jakarta, Senin (3/7/2017).
Bambang berharap, dalam dua tahun ke depan ini, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibukota negara. Hingga saat ini, Bappenas sendiri memang masih mengkaji rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa. “Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan,” ujarnya.
Pemindahan ibukota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibukota negara yang semula di DKI Jakarta tersebut. Selain itupula pihaknya juga akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan Ibukota negara. “Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan,” tukas Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan.
Sebelumnya Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibukota baru. Diapun mengakuinya, salah satu kandidat ibukota baru adalah Palangkaraya, provinsi Kalimantan Tengah. Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibukota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Ir Soekarno.
Menurut Kepala Bappenas Ini, sebelumnya dulu Ir Soekarno pernah mewacanakan agar Ibukota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada tahun 1950-an. Bahkan Proklamator kemerdekaan tersebut pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu, dan juga di tengah-tengah pulau Kalimantan yang merupakan sebuah pulau terbesar di Indonesia guna untuk meninjau langsung perkembangan kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.
“Saat ini Tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan Ibukota baru tersebut. Rencana pemindahan Ibukota sendiri muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru,” ujar Bambang.
Selanjutnya Bambang menuturkan, pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan. Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis dapat berkurang.
Sekretaris Jenderal Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Dr. Drs. Abdul Sani, M.Pd memyambut baik atas keseriuasan pemerintah pusat dalam melakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas kajian rencana pemindahan Ibukota negara ditahun 2017 ini ke Palangkaraya Kalimantan Tengah ini, ujarnya kepada wartawan, Senin (3/7/2017) ketika dihubungi via seluler.
Selanjutnya Abdul Sani memaparkan, seyogyanya sebagai putra asli Kalimantan dirinya merasa sangat bangga dan berharap wacana pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya benar-benar bisa terealisasi. “Pemerintah jangan khawatir, Kalteng sangat potensial, lahan di Kalteng ini sangat luas dan layak menjadi ibu kota negara. Dan kamipun (warga lokal Kalimantan) siap menerima warga pendatang nantinya,” ujar tokoh pemuda Kalimantan ini kepada wartawan Suara Kalimantan.
Berbicara masalah untung rugi, menurut Sani (panggilan akrabnya) “Ya jelaslah banyak untungnya”. Dipastikan bakal banyak keuntungan didapat oleh Kalteng dengan adanya perpindahan ibu kota ke Palangka Raya. Palangka Raya akan menjadi pusat administratif pemerintahan. Semua akan berkembang, baik dari segi infrastruktur, perekonomian bakal meningkat serta perubahan wajah kota dari yang tertinggal akan lebih modern lagi dari sebelumnya. Dan tentunya juga nilai kebudayaan yang ada di Kalteng ini nantinya bakal mengexsplore ciri khas budayanya, katanya.
Selain itupula dosen IAIN Antasari ini berharap apabila ibukota negara benar-benar pindah ke Bumi Tambu Bungai – Bumi Pancasila ini, nilai-nilai budaya lokal seperti adat Banjar dan adat Dayak bisa dikembangkan. Harapnya pula, kearifan lokal jangan sampai luntur dan terus diexsplore ke publik. Dan juga masyarakat lokal jangan sampai tersisih oleh warga pendatang hanya dikarenakan SDM kalah kualitas dengan warga pendatang, “kearifan budaya lokal, SDM harus diperhatikan, jangan sampai tersisih hanya karena kalah bersaing dengan warga pendatang”, pintanya. [TIM]